<![CDATA[Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan merupakan salah satu bentuk perkembangan penegakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Restorative Justice pada penyelesaian kasus penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, mengetahui kendala dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam penerapannya oleh penyidik Polri, serta menganalisis efektivitas penyidik Polri dalam menerapkan Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik Polres Tapanuli Tengah dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Restorative Justice, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dan Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Polres Tapanuli Tengah telah dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kendala yang dihadapi antara lain tidak semua perkara penganiayaan dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, keterbatasan sumber daya dan sarana, serta masih terdapat masyarakat yang belum memahami tujuan keadilan restoratif. Adapun faktor pendukungnya meliputi dasar hukum yang jelas, profesionalisme penyidik, koordinasi, partisipasi para pihak, dan budaya musyawarah masyarakat. Penerapan Restorative Justice dinilai telah berjalan efektif karena mampu memberikan penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, berkeadilan, serta memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.]]>
Copyrights © 2026
