<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Perjanjian Sewa Menyewa atas Tanah dan Bangunan yang dilekatkan Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dalam praktiknya, terdapat dua skenario, yaitu sewa dilakukan sebelum dan setelah pembebanan Hak Tanggungan. Kedua kondisi tersebut pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang mendapat persetujuan dari kreditor. Namun, keberadaan Hak Tanggungan menimbulkan implikasi hukum, khususnya terkait perlindungan kreditor dan keberlangsungan hak penyewa. Oleh karena itu, diperlukan instrumen mitigasi risiko seperti Surat Pernyataan Pengosongan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor. Selain itu, optimalisasi pembayaran kredit juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengalihan piutang (cessie) atas hasil sewa kepada bank. Dengan demikian, kedudukan hukum perjanjian sewa menyewa atas objek yang dibebani Hak Tanggungan tetap diakui, namun tunduk pada batasan dan persyaratan tertentu guna menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.]]>
Copyrights © 2026
