<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan korupsi yang melibatkan aktor publik dan swasta di daerah melalui pendekatan collaborative governance. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memandang collaborative governance sebagai instrumen normatif dalam penyelesaian masalah publik, penelitian ini menelaah secara kritis potensi munculnya konflik kepentingan dan relasi kekuasaan dalam proses kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen kelembagaan, serta contoh praktik kolaboratif melalui Komite Advokasi Daerah (KAD). Analisis dilakukan menggunakan kerangka Ansell dan Gash yang mencakup dimensi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi keberadaan forum kolaboratif, partisipasi multi-aktor, serta inisiatif peningkatan transparansi melalui digitalisasi dan perbaikan kebijakan. Namun demikian, faktor penghambat seperti ketimpangan kekuasaan, konflik kepentingan, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta keberadaan jaringan informal masih berpotensi lebih dominan dalam mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif dalam pencegahan korupsi tidak selalu berjalan secara transparan dan akuntabel, tetapi juga berpotensi dipengaruhi oleh relasi transaksional antar aktor. Dengan demikian, efektivitas collaborative governance dalam pencegahan korupsi sangat bergantung pada penguatan mekanisme pengawasan, integritas aktor, dan kualitas desain kelembagaan.]]>
Copyrights © 2026
