Garuda - Garba Rujukan Digital

PENINGKATAN SISTEM MERIT MELALUI MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Rima Ranintya Yusuf; Neneng Sri Rahayu; Alih Nugroho; Devina Khaerunnisa
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i4.476

Dalam rangka menuju world class bureaucracy, maka ASN perlu melakukan upgrading terhadap kemampuan bekerjanya. Kegiatan ini lazim disebut sebagai pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi adalah sebuah hak yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara, minimal sebanyak 20 Jam Pelajaran per tahun. Melalui pengembangan kompetensi terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi maka proses dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Kabupaten Garut yang memiliki jumlah ASN besar membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk mewujudkan sistem merit. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan memberikan materi dan sosialisasi tentang strategi peningkatan pengembangan kompetensi di Kabupaten Garut. Hasilnya, BKPSDM Kabupaten Garut segera menyusun road map pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan daerah.

IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME Alfrida Heanity Panjaitan; Neneng Sri Rahayu; Hamka
Journal Publicuho Vol. 6 No. 4 (2023): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v6i4.297

Presidential Regulation Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for Preventing and Combating Violent-Based Extremism that Leads to Terrorism for 2020-2024 (RAN PE)". This policy is aimed at increasing citizens' rights to feel safe from violent extremism that leads to terrorism. This research aims to analyze and determine the implementation of the National Action Plan for Preventing and Combating Violent-Based Extremism that Leads to Terrorism. This research uses a qualitative approach with primary data, namely interviews with working groups (pokja), monitoring and evaluation teams, academics, civil society, development partners and deradicalization partners. The research was conducted using 4 (four) aspects in identifying inhibiting and driving factors in policy implementation using the Edward III Model, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The research results concluded that Communication, Resources and Disposition were the inhibiting factors in implementing RAN PE at BNPT while Bureaucratic Structure was the only supporting factor in implementing RAN PE internally at BNPT. Apart from that, through this research, strategies were found that can be used to overcome inhibiting factors. It is hoped that the results of this research will be able to provide constructive input for BNPT as an institution that has responsibility for the successful implementation of RAN PE until 2024.

PENINGKATAN SISTEM MERIT MELALUI MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Rima Ranintya Yusuf; Neneng Sri Rahayu; Alih Nugroho; Devina Khaerunnisa
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i4.476

Dalam rangka menuju world class bureaucracy, maka ASN perlu melakukan upgrading terhadap kemampuan bekerjanya. Kegiatan ini lazim disebut sebagai pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi adalah sebuah hak yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara, minimal sebanyak 20 Jam Pelajaran per tahun. Melalui pengembangan kompetensi terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi maka proses dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Kabupaten Garut yang memiliki jumlah ASN besar membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk mewujudkan sistem merit. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan memberikan materi dan sosialisasi tentang strategi peningkatan pengembangan kompetensi di Kabupaten Garut. Hasilnya, BKPSDM Kabupaten Garut segera menyusun road map pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan daerah.

STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA Ardi Eko Wijoyo; Neneng Sri Rahayu; Hamka
Journal Publicuho Vol. 7 No. 2 (2024): May - July - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i2.452

Aceh Singkil Regency and Central Tapanuli Regency are fighting over four islands, namely Mangkir Gadang Island, Mangkir Ketek Island, Lipan Island and Panjang Island. This research aims to analyze the factors that caused the island dispute between Aceh Singkil Regency and Central Tapanuli Regency. The factors analyzed are factors obtained from interviews and field observations as well as based on previous research studies. This research uses a descriptive qualitative approach method with data collection using interviews and field observations. Meanwhile, the analysis process uses boundary-making theory and in strategy formulation uses weighting. The research results show that the island dispute between Aceh Singkil Regency and Central Tapanuli Regency has been going on for a long time without a final decision. Research identifies the causes of disputes including juridical, economic, historical, social, community service and geographic factors. To overcome this problem, the recommended strategies include preparing SOPs for resolving island disputes, strengthening procedures and revising the Minister of Home Affairs Decree regarding regional codes and data, as well as strengthening the leadership's understanding of dispute resolution. The main priority is preparing SOPs, while the last priority is strengthening leadership understanding.

Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Politeknik PTKL Berbasis Pola Keuangan BLU Neneng Sri Rahayu; Muhammad Rizki; Budi Priyono; Klaudia Marpaung
Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship Vol. 7, No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Politeknik STIA LAN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/jbest.v7i2.1007

Penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) memberikan peluang strategis dalam meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, pada praktiknya, sebagian besar PTKL masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada sumber pendapatan utama seperti SPP/UKT atau pola pembibitan, keterbatasan diversifikasi PNBP, serta variasi kapasitas tata kelola BLU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan PNBP pada Politeknik PTKL berbasis pola keuangan BLU melalui pendekatan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokus penelitian meliputi Politeknik APP Jakarta, Politeknik STMI Jakarta, Politeknik Transportasi Darat Indonesia–STTD, Politeknik Transportasi Darat Bali, dan Politeknik Kesehatan Denpasar. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan analisis kebijakan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap PTKL memiliki kekuatan dan peluang yang bersifat sektoral, namun kelemahan utama terletak pada ketergantungan sumber pendapatan dan belum optimalnya kapasitas manajerial BLU. Strategi yang direkomendasikan meliputi pengembangan unit usaha BLU, diversifikasi PNBP non-pendidikan, optimalisasi aset, serta penguatan tata kelola dan efisiensi operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan PNBP PTKL berbasis BLU memerlukan strategi diferensiatif sesuai tingkat kematangan institusi serta dukungan kebijakan lintas kementerian agar BLU berfungsi sebagai instrumen reformasi layanan publik yang berkelanjutan. Kata Kunci: Badan Layanan Umum; PNBP; Politeknik PTKL; Analisis SWOT; Strategi Keuangan

Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2023-2025 Prita Yuniarti Ramayani; R. Luki Karunia; Neneng Sri Rahayu
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 7 No. 6 (2026): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/0bvf9z08

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor kurang optimalnya kinerja pelaksanaan anggaran di Otorita Ibu Kota Nusantara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus longitudinal selama tiga tahun anggaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian mengungkap enam faktor determinan yang secara sistemik memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran OIKN, yaitu: (1) kelemahan kualitas perencanaan dan penganggaran; (2) keterbatasan kompetensi SDM; (3) lemahnya SPIP dan ketiadaan regulasi internal yang komprehensif; (4) ketidakandalan sistem informasi; (5) rendahnya komitmen organisasi dan kepemimpinan; serta (6) faktor eksternal berupa kebijakan efisiensi anggaran. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian merumuskan enam klaster strategi terpadu dalam kerangka BSC: penguatan kapasitas SDM (perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan); peningkatan kualitas perencanaan berbasis data; penguatan koordinasi lintas unit; penyusunan regulasi dan SOP internal; penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data OMSPAN; serta optimalisasi sistem informasi dan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya capaian IKPA OIKN bukan merupakan permasalahan teknis yang bersifat insidental, melainkan manifestasi dari defisit kapasitas kelembagaan yang bersifat sistemik pada tiga lapisan: fondasi (kompetensi SDM dan literasi sistem informasi), proses (perencanaan anggaran dan SPIP), serta strategik (komitmen organisasi dan regulasi internal). Strategi optimalisasi yang direkomendasikan harus diimplementasikan secara holistik dan bertahap berdasarkan roadmap yang jelas, dengan penguatan SDM dan penyusunan regulasi internal sebagai prioritas utama jangka pendek. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan pendekatan mixed methods dan studi komparatif lintas lembaga untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi.

Strategi Penerapan Manajemen Risiko Pada Program Pengadaan Pemancar Dan Sarana Prasarana Pendukung, Serta Peralatan Studio Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar) Di Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia Muhammad Nurizal Ar; Neneng Sri Rahayu; Firman Hadi Rivai
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 7 No. 6 (2026): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/pr1snk34

Penelitian ini memiliki tujuan yakni menyusun strategi peningkatan dalam Strategi Penerapan Penerapan Manajemen Risiko Program Pengadaan Pemancar Dan Sarana Prasarana Pendukung, Serta Peralatan Studio Wilayah 3T Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada Program Pengadaan Pemancar dan Sarana Prasarana Pendukung, serta Peralatan Studio Wilayah 3T di LPP RRI telah mengidentifikasi 14 risiko utama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Risiko tersebut dianalisis berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, kemudian dievaluasi ke dalam kategori very high, high, medium, dan low. Risiko prioritas tertinggi adalah kesalahan data lokasi pembangunan dan kualitas material yang buruk. Hasil validasi menunjukkan bahwa sebagian besar risiko telah sesuai dengan kondisi pelaksanaan program. Strategi mitigasi yang dirumuskan meliputi penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengawasan lapangan yang lebih ketat, pelibatan tim ahli, serta perbaikan SOP pelaksanaan dan pengawasan. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko dinilai valid dan dapat digunakan sebagai dasar peningkatan efektivitas pelaksanaan program di wilayah 3T.

Strategy for Electronic Procurement of Good/Services Through Electronic Catalogues at the Ministry of Cooperatives Rachmawati Yuslina; Neneng Sri Rahayu; Mala Sondang Silitonga
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 2 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i2.52282

Government procurement of goods and services is an important part of state financial management that requires transparency, efficiency, and accountability. This study was motivated by the suboptimal implementation of e-procurement through electronic catalogs (e-catalogs) at the Ministry of Cooperatives, as evidenced by the limited number of products on display, the unavailability of all necessary goods, prices that do not always reflect the lowest rates, and technical as well as administrative obstacles in the e-purchasing process. The purpose of this study is to identify the factors causing the suboptimal implementation of e-procurement and to formulate appropriate strategies to enhance its effectiveness. The research method employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques that include in-depth interviews, observation, and a literature review on the implementation of e-catalog. Data analysis was conducted using the Technology–Organization–Environment (TOE) framework and SWOT analysis. The results of the study show that technological factors (system complexity and IT infrastructure), organizational factors (human resource competencies), and environmental factors (regulations and inter-agency coordination) are the dominant elements influencing the implementation of e-catalogs. The recommendations of this study emphasize the need to strengthen the capacity of procurement human resources, develop a real-time, data-based electronic catalog system, and improve coordination between work units and providers to support the principles of good governance in government procurement of goods and services.

STRATEGI PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA KENDALBULUR, KABUPATEN TULUNGAGUNG Riya Irawati Irawati; Reza Pirgianta Ginting; Neneng Sri Rahayu
Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Vol 7 No 2 (2023): Vol. 7 No. 2, November 2023
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32630/sukowati.v7i2.389

Based on the composite food security index, Tulungagung Regency is classified as good or highly resilient to vulnerabilities. However, there are still issues within the institutional framework of Kendalbulur Village, particularly the need for more human resources in village governance. This study aims to illustrate the role of village institutions in managing food security and the strategies for strengthening the governance institutions. Data collection for this research was conducted through document review, interviews, and field observations. The analysis includes an analysis of village potential, village governance institutions, village budget management, regulations, village development, village autonomy, and strategies for strengthening the role of village institutions in improving food security using SWOT analysis and the IFAS-EFAS matrix. The results of this study demonstrate the crucial role of village institutions in managing food security. Furthermore, the Rapid Growth Strategy is the strategy for strengthening the role of Kendalbulur Village institutions in improving food security. Therefore, Kendalbulur Village needs to consistently implement regulations and institutional support to enhance agriculture, fishery, livestock farming, and tourism while maximizing the potential of these sectors.

Economic Evaluation of Service Budget Performance in the Education Sector Kalis Endah Wahyuni; R. Luki Karunia Karunia; Neneng Sri Rahayu
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 6 No. 6 (2025): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v6i6.9312

This research aims to assess budget performance at the Bekasi District Education Office for the 2020-2023 Fiscal Year period. The method used is descriptive qualitative to produce a budget performance assessment. Data collection was carried out through interviews and document review. The results of this research show the budget performance of the District Education Office. Bekasi, viewed from an economic perspective in 2020-2023, experiences fluctuations every year and is categorized as economical because the economic ratio level is between 90%-100%. For the level of efficiency in the 2020-2023 budget revenue, it is categorized as less efficient because the efficiency ratio is more than 90%. Then the level of effectiveness experienced a decrease in effectiveness from 2020-2023 but was still categorized as effective because the level of effectiveness ratio was between 90% - 100%. Therefore, the Bekasi District Education Office needs to prioritize the preparation of more efficient budget planning based on the Value for money concept. namely budget effectiveness, budget efficiency, economics, and budget.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search