Latar Belakang: Perubahan status Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara ke Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menghadirkan model desentralisasi asimetris yang memiliki karakteristik berbeda dan perlu dikaji secara konstitusional. Pengaturan baru tersebut menimbulkan persoalan terkait representasi lokal, prinsip subsidiaritas, dan tata kelola metropolitan dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan: Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dalam sistem otonomi asimetris Indonesia serta implikasinya terhadap prinsip desentralisasi berdasarkan Pasal 18 UUD 1945. Metode: Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum terkait. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa status khusus Jakarta berbeda dari daerah asimetris lainnya karena menerapkan struktur otonomi satu tingkat, tidak adanya DPRD kabupaten/kota, mekanisme pemilihan gubernur, serta pengelolaan kawasan aglomerasi yang lebih terpusat. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan terhadap akuntabilitas lokal, subsidiaritas, dan koordinasi antarpemerintahan. Kesimpulan: Diperlukan kriteria normatif yang lebih jelas serta perlindungan kelembagaan agar otonomi asimetris Jakarta tetap sejalan dengan prinsip desentralisasi dan tata kelola metropolitan yang efektif.
Copyrights © 2026