Latar belakang: Artikel ini mengkaji penerapan hukum pidana Indonesia pascapembaruan nasional yang dibawa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2023. Tujuan: Kajian diarahkan pada konsep hukum pidana, pembedaan dimensi materiel dan formil, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan yang dianut dalam tata hukum pidana di Indonesia. Metode: Penelitian ini bertumpu pada metode yuridis normatif, dengan menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil: Hasil kajian memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana tidak berhenti pada rumusan perbuatan terlarang dan ancaman sanksi, tetapi juga meliputi aturan pertanggungjawaban, prosedur penegakan hukum, serta dasar pertimbangan pemidanaan. KUHP Nasional mengarahkan pemidanaan melampaui pembalasan dengan memasukkan pencegahan, penyelesaian konflik, perlindungan masyarakat, dan pemulihan. Kesimpulan: Karena itu, hukum pidana perlu dipahami sebagai sistem terpadu yang mempertautkan norma materiel, mekanisme formil, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan.
Copyrights © 2026