Pertanggungjawaban Bank sebagai Penyelenggara Mobile Banking atas Kehilangan Dana Nasabah Akibat Phishing dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Agnesia Atika Putri (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia.)
Rizky Pratama Putra Karo Karo (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia.)

Jurnal Penelitian Inovatif
Vol 6 No 4 (2026): JUPIN Oktober 2026

Perkembangan layanan mobile banking memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, tetapi sekaligus meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya phishing yang dapat menyebabkan kehilangan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban bank sebagai penyelenggara layanan mobile banking atas kehilangan dana nasabah akibat phishing serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemulihan hak nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris sebagai pendukung. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta gambaran penerapan ketentuan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban bank dan nasabah atas kehilangan dana akibat phishing belum memiliki batas yang diatur secara khusus dan komprehensif dalam satu ketentuan hukum. Analisis pertanggungjawaban didasarkan pada ketentuan perbankan, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, serta pengaturan penyelenggaraan layanan perbankan digital, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kewajiban keamanan sistem, kontribusi kesalahan, dan hubungan sebab akibat. Penggunaan PIN atau OTP tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membebankan kerugian kepada nasabah karena autentikasi dapat terjadi melalui manipulasi dan social engineering. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengaduan internal bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), dan litigasi telah tersedia, tetapi masih menghadapi kendala berupa ketidakseimbangan penguasaan bukti, keterbatasan akses terhadap data elektronik, biaya, dan lamanya proses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan standar pertanggungjawaban yang lebih jelas, pembagian beban pembuktian yang proporsional, penguatan perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi nasabah.