ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA TINDAK PIDANA PEREDARAN SKINCARE BERMERKURI : (Studi Putusan 856/PID.SUS/2025/PT MKS)

Nurfaida Nurfaida (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)
Basri Oner (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)
Ruslan Mustari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)

Clavia: Journal of Law
Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar alat bukti yang mendukung Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara peredaran skincare bermerkuri berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 856/PID.SUS/2025/PT MKS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dari BPOM, surat, dan keterangan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP serta membentuk keyakinan hakim secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa majelis hakim tingkat banding menilai pidana yang dijatuhkan pada tingkat pertama belum proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan terdakwa, sehingga dilakukan penilaian ulang terhadap tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada tingkat kesalahan terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesehatan masyarakat, serta urgensi perlindungan konsumen, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. This study aims to analyze the evidence supporting the Makassar High Court's decision and the judge's considerations in issuing a criminal sentence in the case of mercury-containing skincare products, based on Makassar High Court Decision Number 856/PID.SUS/2025/PT MKS. The research method used is normative legal research with a statutory and case-based approach. The results indicate that the evidence, including witness testimony, expert testimony from the Food and Drug Authority (BPOM), letters, and the defendant's statement, complies with Article 184 of the Criminal Procedure Code and forms a valid and convincing conviction in the judge's opinion. This study also found that the panel of appellate judges considered the sentence imposed at first instance to be disproportionate to the level of danger of the defendant's actions, necessitating a reassessment of the purpose of the sentence. The judge's considerations in issuing a criminal sentence are based on the defendant's level of culpability, the impact of the act on public health, and the urgency of consumer protection, ensuring that the decision reflects legal certainty, justice, and legal expediency.