Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan: Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009740.99/2024/PP/M.XVB

Sugi Hariyanto (Universitas Mpu Tantular)
Appe Hutauruk (Universitas Mpu Tantular)
Hotman Sinambela (Universitas Mpu Tantular)
Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean (Universitas Mpu Tantular)

VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor PUT-009740.99/2024/PP/M.XVB Tahun 2024 ditinjau dari asas lex favor reo. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis menggunakan Teori Keadilan Adam Smith, Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto, dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi kenaikan 100 persen terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas apabila tidak mempertimbangkan iktikad baik serta karakter kesalahan Wajib Pajak. Selain itu, perubahan ketentuan perpajakan dari UU KUP, UU Cipta Kerja, hingga UU HPP menimbulkan persoalan hukum antarwaktu dalam menentukan rezim sanksi yang tepat. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu memperhatikan kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap Wajib Pajak, sedangkan asas lex favor reo relevan sebagai perspektif dalam menentukan penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan dalam kondisi perubahan regulasi.