Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Hukum tentang Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia: (Studi Kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN. Grt) Mardiman Sane; Hotman Sinambela
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1678

Abstract The transfer of fiduciary collateral objects without the creditor's approval is still often carried out by debtors, which according to the provisions cannot be done without the creditor's approval but is still carried out by the debtor, where when the debtor has difficulty paying off his receivables, there is no longer a collateral object that can be executed by the creditor in lieu of paying off the receivables. debtor. The formulation in this research is how to apply the law to perpetrators of criminal acts of transferring objects that are the object of fiduciary collateral without the written consent of the fiduciary recipient and what the judge's legal considerations are in handing down decisions regarding the transfer of objects that are the object of fiduciary collateral without the written consent of the fiduciary recipient in decision number 244/Pid.Sus/2021/PN Grt. The research method used in this research is a normative juridical research method. The normative juridical approach isan approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. Furthermore, based on the provisions in Article 36 of the Fiduciary Law, a Fiduciary Giver who transfers, pawns or rents out objects that are the object of Fiduciary Guarantee as intended in Article 23 paragraph (2) without prior written approval from the Fiduciary Recipient, will be punished with a crime. maximum imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of IDR 50,000,000 (fifty million rupiah). And the judge's legal considerations in handing downthe verdict in Decision Number 244/Pid.Sus/2021/PN Grt refer to the article charged by the public prosecutor against the defendant under Article 36 Jo. Article 23 paragraph (2) Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Based on the facts revealed during the trial, the Judge concluded that all the elements of the article were fulfilled so that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crimi al act of transferring objects that were the object of fiduciary collateral without the written consent of th e Fiduciary Recipient.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Hadi Wijaya; Charles DL Pardede; Hotman Sinambela
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.1889

The development of information technology has brought significant changes in the health sector, one of which is the practice of telemedicine that enables medical services to be provided without spatial and temporal limitations. However, the presence of telemedicine raises new issues related to legal protection for doctors as professionals who perform their duties in accordance with ethical and legal standards. This article aims to analyze the forms of legal protection for doctors in the practice of telemedicine under Law Number 17 of 2023 concerning Health and to identify the challenges encountered in its implementation. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by the analysis of justice theory, legal certainty, and legal protection. The findings indicate that there are six main forms of legal protection: protection of professional rights and obligations, legal certainty in service standards, liability mechanisms, guarantees of patient data confidentiality, administrative protection through licensing, and ethical protection through professional organization supervision. Nevertheless, its implementation faces several obstacles, such as limited detailed technical regulations, disharmony of norms across legislations, weak digital infrastructure, low legal and technological literacy among medical professionals and patients, and challenges in law enforcement. In conclusion, legal protection for doctors in telemedicine already has a sufficiently strong normative basis, yet remains suboptimal in practice. Therefore, regulatory reconstruction, strengthening the role of professional organizations, and improving human resources and infrastructure are required to establish telemedicine that is accountable, safe, and fair for all parties.

Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Pelanggaran Akuntansi dan Manajemen di Indonesia: Kajian Literatur Sistematis Muhenri Sihotang; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Hotma Mentalita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8461

Perlindungan hukum terhadap whistleblower merupakan instrumen penting dalam sistem negara hukum untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan tata kelola organisasi yang akuntabel. Dalam konteks pelanggaran akuntansi dan penyalahgunaan wewenang manajerial, peran whistleblower menjadi strategis karena mereka memiliki akses langsung terhadap informasi internal yang tidak mudah terdeteksi oleh mekanisme pengawasan eksternal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kajian serta efektivitas perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Proses kajian dilakukan dengan menelaah artikel ilmiah dan regulasi terkait periode 2014–2025 menggunakan tahapan PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum perlindungan pelapor melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait jaminan anonimitas, perlindungan dari retaliasi, dan integrasi dengan kebijakan tata kelola perusahaan. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi hukum dan sistem pengendalian internal organisasi guna memperkuat perlindungan whistleblower secara preventif dan represif.

PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI PEWARIS SAH DALAM HUKUM WARIS NASIONAL Siti Munawaroh; Edy Surpiyanto; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia sejak lama menjadi perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan hak keperdataan dan hak waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 863 memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang telah diakui, namun dengan pembatasan tertentu, baik dalam hal hubungan hukum maupun besarnya bagian warisan yang diterima. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin dalam sistem hukum waris perdata. Perkembangan hukum terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum keluarga dan hukum waris nasional, karena membuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak keperdataan yang lebih luas, termasuk hak untuk mewaris dari ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris dalam hukum waris nasional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menelaah kembali interpretasi Pasal 863 KUHPerdata dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting dalam sistem hukum nasional dengan memperluas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, Pasal 863 KUHPerdata tidak lagi dapat ditafsirkan secara sempit dan tekstual, melainkan harus ditafsirkan secara konstitusional dan progresif agar sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan asas non-diskriminasi.

ANALISIS YURIDIS PENGARUH ESKALASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2024 Jaozi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial di Indonesia secara signifikan. Media sosial memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan komunikasi, pertukaran informasi, serta pengembangan aktivitas ekonomi digital. Namun di sisi lain, eskalasi penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaruh peningkatan penggunaan media sosial terhadap meningkatnya kejahatan siber di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang masif membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai bentuk cybercrime seperti penipuan daring, pencurian identitas, penyebaran hoaks, dan peretasan sistem informasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memperbarui beberapa ketentuan penting dalam regulasi kejahatan siber, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti anonimitas pelaku, kompleksitas bukti digital, serta keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan siber tidak hanya memerlukan penguatan regulasi, tetapi juga peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan digital di era teknologi informasi.

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM TRANSAKSI PROPERTI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lim Sang Hong; Appe Hutauruk2 Hutauruk; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, penggunaan PPJB di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pengembang dan konsumen, yang tercermin melalui penggunaan klausula baku, keterbatasan transparansi informasi, serta ketidakpastian terkait pembangunan, serah terima, dan penyerahan hak kepemilikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Blb, untuk mengkaji penerapan hukum dalam sengketa PPJB serta perlindungan terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang sah dan mengikat secara hukum, namun dalam praktiknya sering kali bertentangan dengan asas keseimbangan, keadilan kontraktual, serta larangan klausula baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama dalam kasus wanprestasi oleh pengembang, namun perlindungan tersebut masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif guna menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi properti berbasis PPJB.

IMPLEMENTASI WANPRESTASI DALAM PENJUALAN MELALUI MEKANISME LELANG: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1017/Pdt.G/2023/PN JKT.BRT Anwar; Appe Hutauruk; M. Amin Saleh; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menganalisis permasalahan wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan penjualan melalui mekanisme lelang dengan studi terhadap Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu ketentuan hukum mengenai lelang menurut sistem hukum perdata Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menilai terjadinya wanprestasi dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang‑undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata, Undang‑Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi yang berkaitan dengan lelang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa pengadilan menilai secara komprehensif bukti yang diajukan para pihak serta menerapkan ketentuan hukum perdata secara proporsional. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search