Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.845
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Law Development Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Innovative and Creativity HUMANIORASAINS Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Law and Communication Journal
Hotman Sinambela
Universitas Mpu Tantular
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Kajian Hukum tentang Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia: (Studi Kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN. Grt) Mardiman Sane; Hotman Sinambela
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1678

Abstract

Abstract The transfer of fiduciary collateral objects without the creditor's approval is still often carried out by debtors, which according to the provisions cannot be done without the creditor's approval but is still carried out by the debtor, where when the debtor has difficulty paying off his receivables, there is no longer a collateral object that can be executed by the creditor in lieu of paying off the receivables. debtor. The formulation in this research is how to apply the law to perpetrators of criminal acts of transferring objects that are the object of fiduciary collateral without the written consent of the fiduciary recipient and what the judge's legal considerations are in handing down decisions regarding the transfer of objects that are the object of fiduciary collateral without the written consent of the fiduciary recipient in decision number 244/Pid.Sus/2021/PN Grt. The research method used in this research is a normative juridical research method. The normative juridical approach isan approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. Furthermore, based on the provisions in Article 36 of the Fiduciary Law, a Fiduciary Giver who transfers, pawns or rents out objects that are the object of Fiduciary Guarantee as intended in Article 23 paragraph (2) without prior written approval from the Fiduciary Recipient, will be punished with a crime. maximum imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of IDR 50,000,000 (fifty million rupiah). And the judge's legal considerations in handing downthe verdict in Decision Number 244/Pid.Sus/2021/PN Grt refer to the article charged by the public prosecutor against the defendant under Article 36 Jo. Article 23 paragraph (2) Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Based on the facts revealed during the trial, the Judge concluded that all the elements of the article were fulfilled so that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crimi al act of transferring objects that were the object of fiduciary collateral without the written consent of th e Fiduciary Recipient.
Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Hadi Wijaya; Charles DL Pardede; Hotman Sinambela
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.1889

Abstract

The development of information technology has brought significant changes in the health sector, one of which is the practice of telemedicine that enables medical services to be provided without spatial and temporal limitations. However, the presence of telemedicine raises new issues related to legal protection for doctors as professionals who perform their duties in accordance with ethical and legal standards. This article aims to analyze the forms of legal protection for doctors in the practice of telemedicine under Law Number 17 of 2023 concerning Health and to identify the challenges encountered in its implementation. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by the analysis of justice theory, legal certainty, and legal protection. The findings indicate that there are six main forms of legal protection: protection of professional rights and obligations, legal certainty in service standards, liability mechanisms, guarantees of patient data confidentiality, administrative protection through licensing, and ethical protection through professional organization supervision. Nevertheless, its implementation faces several obstacles, such as limited detailed technical regulations, disharmony of norms across legislations, weak digital infrastructure, low legal and technological literacy among medical professionals and patients, and challenges in law enforcement. In conclusion, legal protection for doctors in telemedicine already has a sufficiently strong normative basis, yet remains suboptimal in practice. Therefore, regulatory reconstruction, strengthening the role of professional organizations, and improving human resources and infrastructure are required to establish telemedicine that is accountable, safe, and fair for all parties.
Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Pelanggaran Akuntansi dan Manajemen di Indonesia: Kajian Literatur Sistematis Muhenri Sihotang; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Hotma Mentalita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8461

Abstract

Perlindungan hukum terhadap whistleblower merupakan instrumen penting dalam sistem negara hukum untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan tata kelola organisasi yang akuntabel. Dalam konteks pelanggaran akuntansi dan penyalahgunaan wewenang manajerial, peran whistleblower menjadi strategis karena mereka memiliki akses langsung terhadap informasi internal yang tidak mudah terdeteksi oleh mekanisme pengawasan eksternal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kajian serta efektivitas perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Proses kajian dilakukan dengan menelaah artikel ilmiah dan regulasi terkait periode 2014–2025 menggunakan tahapan PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum perlindungan pelapor melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait jaminan anonimitas, perlindungan dari retaliasi, dan integrasi dengan kebijakan tata kelola perusahaan. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi hukum dan sistem pengendalian internal organisasi guna memperkuat perlindungan whistleblower secara preventif dan represif.
PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI PEWARIS SAH DALAM HUKUM WARIS NASIONAL Siti Munawaroh; Edy Surpiyanto; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia sejak lama menjadi perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan hak keperdataan dan hak waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 863 memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang telah diakui, namun dengan pembatasan tertentu, baik dalam hal hubungan hukum maupun besarnya bagian warisan yang diterima. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin dalam sistem hukum waris perdata. Perkembangan hukum terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum keluarga dan hukum waris nasional, karena membuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak keperdataan yang lebih luas, termasuk hak untuk mewaris dari ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris dalam hukum waris nasional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menelaah kembali interpretasi Pasal 863 KUHPerdata dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting dalam sistem hukum nasional dengan memperluas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, Pasal 863 KUHPerdata tidak lagi dapat ditafsirkan secara sempit dan tekstual, melainkan harus ditafsirkan secara konstitusional dan progresif agar sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan asas non-diskriminasi.
ANALISIS YURIDIS PENGARUH ESKALASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2024 Jaozi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial di Indonesia secara signifikan. Media sosial memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan komunikasi, pertukaran informasi, serta pengembangan aktivitas ekonomi digital. Namun di sisi lain, eskalasi penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaruh peningkatan penggunaan media sosial terhadap meningkatnya kejahatan siber di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang masif membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai bentuk cybercrime seperti penipuan daring, pencurian identitas, penyebaran hoaks, dan peretasan sistem informasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memperbarui beberapa ketentuan penting dalam regulasi kejahatan siber, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti anonimitas pelaku, kompleksitas bukti digital, serta keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan siber tidak hanya memerlukan penguatan regulasi, tetapi juga peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan digital di era teknologi informasi.
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM TRANSAKSI PROPERTI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lim Sang Hong; Appe Hutauruk2 Hutauruk; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, penggunaan PPJB di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pengembang dan konsumen, yang tercermin melalui penggunaan klausula baku, keterbatasan transparansi informasi, serta ketidakpastian terkait pembangunan, serah terima, dan penyerahan hak kepemilikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Blb, untuk mengkaji penerapan hukum dalam sengketa PPJB serta perlindungan terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang sah dan mengikat secara hukum, namun dalam praktiknya sering kali bertentangan dengan asas keseimbangan, keadilan kontraktual, serta larangan klausula baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama dalam kasus wanprestasi oleh pengembang, namun perlindungan tersebut masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif guna menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi properti berbasis PPJB.
IMPLEMENTASI WANPRESTASI DALAM PENJUALAN MELALUI MEKANISME LELANG: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1017/Pdt.G/2023/PN JKT.BRT Anwar; Appe Hutauruk; M. Amin Saleh; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan penjualan melalui mekanisme lelang dengan studi terhadap Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu ketentuan hukum mengenai lelang menurut sistem hukum perdata Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menilai terjadinya wanprestasi dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang‑undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata, Undang‑Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi yang berkaitan dengan lelang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa pengadilan menilai secara komprehensif bukti yang diajukan para pihak serta menerapkan ketentuan hukum perdata secara proporsional. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
The Application Of Criminal Sanctions In Environmental Pollution Cases: A Justice-Based Analysis Of Decision No. 321/PID.SUS/LH/2025/PN BDG Apud Abdul Aziz; Suyud Margono; Hotman Sinambela
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.455

Abstract

This study examines the application of criminal sanctions in an environmental pollution case from the perspective of justice, focusing on Decision No. 321/Pid.Sus/LH/2025/PN Bdg involving PT Mitra Light Block. The issue is significant because environmental criminal law is expected not only to enforce statutory compliance but also to ensure that punishment is imposed in a fair, proportionate, and legally reasoned manner. This article aims to analyze the correlation between environmental law enforcement and the principle of justice in the imposition of criminal sanctions. The study employs normative legal research using statute, conceptual, and case approaches. The analysis is based on primary legal materials, including statutory regulations and the court decision, as well as secondary legal materials in the form of legal doctrines and scholarly literature. The findings indicate that the application of criminal sanctions in environmental cases cannot be assessed solely on the basis of formal statutory violation. It must also consider culpability, proportionality, environmental risk, judicial reasoning, and the broader public interest protected by environmental law. The case demonstrates that although the prohibited act was legally established, the question of justice remains closely tied to the relationship between the unlawful conduct, the degree of harm, and the reasoning underlying the sanction. This study concludes that a justice-based approach to environmental criminal law requires punishment to reflect not only legal certainty but also substantive fairness in responding to environmental violations.
REDEFINISI BATAS KEWENANGAN BADAN PENGELOLA APARTEMEN DALAM PEMUTUSAN UTILITAS DASAR DALAM PERSPEKTIF CONSUMER PROTECTION DAN HUMAN RIGHTS Robert L Simanungkalit; Ruby W H Oktolina Samosir; Edmon Derson Simamora; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 3 No 1 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis keabsahan tindakan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan pisau analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hukum perjanjian, dan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan utilitas vital sebagai “alat sandera” merupakan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa (abuse of power) dan dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Klausula dalam House Rules yang melegitimasi tindakan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar larangan klausula baku dalam Pasal 18 UUPK dan bertentangan dengan asas kepatutan. Penulisan ini merekomendasikan perlunya intervensi regulator untuk melakukan standardisasi tata tertib hunian guna menjamin hak dasar konsumen tanpa menegasikan hak finansial pengelola melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih beradab dan proporsional.
Pre-trial Review of Preliminary Evidence Examination in Tax-Related Criminal Offenses Following the Enactment of the New Criminal Procedure Code Adalin Ali; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mutia Sakti
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.873-888

Abstract

Preliminary evidence examination (pemeriksaan bukti permulaan or bukper) in Indonesian taxation is conducted before a case is elevated to investigation and aims to obtain preliminary evidence of an alleged tax crime. In practice, several actions taken by examiners particularly the borrowing of documents and the acquisition of electronic data, resemble coercive measures under criminal procedural law. This study analyses the legality of bukper procedures, the legal status of evidence borrowing, and the implications for pretrial review following the enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), effective since 2 January 2026. It employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches, examining nine pretrial rulings and two Constitutional Court decisions. The findings show that bukper is normatively equivalent to inquiry and should contain no coercive measures; that evidence borrowing not genuinely based on the taxpayer's voluntary consent qualifies as a seizure-like action requiring district court authorization; and that the lex specialist argument cannot justify derogation from KUHAP where the legal basis is merely a ministerial regulation. Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXI/2023 declared both paragraph (1) and paragraph (4) of Article 43A of the General Tax Provisions Law (UU KUP) conditionally unconstitutional, so that even the delegation of bukper procedures to a ministerial regulation may not concern coercive measures. The new KUHAP reinforces this position. The study recommends regulating bukper at the statutory level with judicial control mechanisms.
Co-Authors Adalin Ali Anwar Appe Hutauruk Appe Hutauruk2 Hutauruk Apud Abdul Aziz Aswin Suwardi Charles DL Pardede Edmon Derson Simamora Edy Surpiyanto Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Hadi Wijaya Hotma Mentalita Jaozi Lim Sang Hong M. Amin Saleh Mardiman Sane Muhammad Nasir Muhenri Sihotang Mutia Sakti Robert L Simanungkalit Ruby W H Oktolina Samosir Siti Munawaroh Suyud Margono