<![CDATA[Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai reformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui upaya kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional. Namun, keberadaan berbagai ketentuan pidana khusus di luar KUHP tetap menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap pengaturan pidana khusus dalam KUHP Nasional serta implikasinya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal dalam KUHP Nasional mengadopsi model kodifikasi terbuka yang tetap memberikan ruang bagi keberlakuan tindak pidana khusus di luar KUHP sepanjang iatur secara tegas dalam undang-undang. Kebijakan ini merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan unifikasi hukum pidana dengan tuntutan perkembangan kejahatan modern yang memerlukan pengaturan khusus, seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, narkotika, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, keberadaan pidana khusus berpotensi menimbulkan disharmoni norma, perbedaan sistem pemidanaan, serta ketidakpastian hukum apabila tidak diselaraskan dengan prinsip-prinsip umum yang dianut KUHP Nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui sinkronisasi asas, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan tujuan pemidanaan agar tercipta sistem hukum pidana yang konsisten dan efektif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal terhadap aturan pidana khusus dalam KUHP Nasional mencerminkan pergeseran dari paradigma kodifikasi tertutup menuju kodifikasi terbuka, yang mengakui keberadaan undang-undang pidana di luar KUHP sebagai instrumen penting dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern. Meskipun demikian, belum adanya harmonisasi yang komprehensif antara ketentuan umum KUHP Nasional dan berbagai undang-undang pidana khusus berpotensi meinmbulkan dualisme sistem pemidanaan, inkonsistensi penerapan asas hukum pidana serta ketidakseragaman pertanggungjawaban pidana.]]>
Copyrights © 2026
