<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dalam penolakan permohonan pendaftaran merek serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang merek dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip kepastian hukum secara konsisten dengan berpedoman pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menilai persamaan pada pokoknya secara objektif berdasarkan unsur dominan, kesan menyeluruh, dan potensi kebingungan konsumen. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pemilik merek terdahulu dan memberikan kejelasan bagi praktik pendaftaran merek di Indonesia guna menjaga fungsi merek sebagai tanda pembeda dan menciptakan kepastian hukum dalam sistem kekayaan intelektual nasional.]]>
Copyrights © 2026
