Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Kasmawati Kasmawati
Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Alasan Hubungan Perkawinan Jarak Jauh Yang Di Jadikan Dasar Dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan 2234 / Pdt.G / 2024 / PA.Smg) Rizka Wahyu Ananda; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5693

Abstract

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan saling memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Namun dalam kenyataannya, banyak pasangan yang harus menjalani perkawinan jarak jauh karena pekerjaan atau kebutuhan lain, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Kondisi ini sering menimbulkan masalah, terutama ketika kebutuhan lahir dan batin tidak dapat dipenuhi secara optimal. Hal tersebut kemudian dijadikan dasar bagi sebagian suami untuk mengajukan izin poligami melalui Pengadilan Agama.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan jarak jauh dapat dinilai sebagai keadaan di mana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara penuh, sehingga dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan izin poligami sesuai Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Hakim mengabulkan permohonan apabila syarat-syarat formil terpenuhi, yaitu persetujuan istri, kemampuan suami berlaku adil, dan kemampuan ekonomi.
Peran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Menjamin Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Muhammad Imam Fakhruzi; Kasmawati Kasmawati; Elly Nurlaili; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4889

Abstract

Merek terkenal memiliki peran strategis dalam kegiatan perdagangan karena mencerminkan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai guna menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran serta pengaturan perlindungan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan terhadap ketentuan hukum yang mengatur merek terkenal serta konsep perlindungannya dalam hukum kekayaan intelektual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif melalui pengakuan merek terkenal, mekanisme penolakan dan pembatalan pendaftaran merek, pengaturan itikad tidak baik, serta penegakan hak melalui pengadilan niaga. Meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penafsiran kriteria merek terkenal, pengaturan tersebut pada prinsipnya telah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal serta mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
Kepastian Hukum dalam Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek (Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat) Kansa Sayidina Maldini; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; Elly Nurlaili; Nenny Dwi Ariani
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5689

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dalam penolakan permohonan pendaftaran merek serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang merek dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip kepastian hukum secara konsisten dengan berpedoman pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menilai persamaan pada pokoknya secara objektif berdasarkan unsur dominan, kesan menyeluruh, dan potensi kebingungan konsumen. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pemilik merek terdahulu dan memberikan kejelasan bagi praktik pendaftaran merek di Indonesia guna menjaga fungsi merek sebagai tanda pembeda dan menciptakan kepastian hukum dalam sistem kekayaan intelektual nasional.
Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Transformasi Kelembagaan Ekonomi Digital di Indonesia Titie Syahnaz Natalia; Hamzah Hamzah; Kasmawati Kasmawati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5254

Abstract

The rapid development of the digital economy in Indonesia has transformed business institutional structures and created new legal challenges for business actors. The emergence of digital platforms, electronic transactions, and technology-based financial services requires adaptive legal protection to ensure legal certainty, fairness, and business sustainability. This study aims to analyze the forms of legal protection for business actors within the transformation of digital economic institutions in Indonesia and identify regulatory challenges faced in practice. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Indonesian regulations concerning digital economic governance remain sectoral and have not fully accommodated the dynamics of digital business activities. Legal protection for business actors is still constrained by overlapping regulations, weak supervision, and limited legal harmonization. Therefore, regulatory reconstruction and institutional strengthening are necessary to create a fair, accountable, and sustainable digital business ecosystem.
Co-Authors Dora Mustika Elly Nurlaili Hamzah Hamzah Kansa Sayidina Maldini Muhammad Imam Fakhruzi Nenny Dwi Ariani Nunung Rodliyah Rizka Wahyu Ananda Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Siti Nurhasanah Titie Syahnaz Natalia