Perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala, khususnya dalam penyusunan perjanjian kerja yang belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model perjanjian kerja inklusif sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian kerja belum mengatur secara khusus prinsip-prinsip inklusivitas, akomodasi yang layak, serta perlindungan terhadap hak ketenagakerjaan dan jaminan sosial penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model perjanjian kerja inklusif yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, perlindungan ketenagakerjaan, dan jaminan sosial sebagai pedoman bagi para pihak dalam hubungan kerja.
Copyrights © 2026