<![CDATA[Pergeseran sistem organisasi advokat bermula single bar menjadi multi-bar pada SKMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memicu problematika dalam peradilan etik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum status keanggotaan advokat setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan dan merumuskan strategi pembaharuan hukum untuk mencegah maraknya praktik buruk forum shopping keanggotaan antar organisasi advokat. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan putusan hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil sanksi pemberhentian tetap yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan kehilangan daya eksekutorial di tingkat nasional. Akibatnya, oknum pelanggar etik dapat dengan mudah melakukan perpindahan organisasi guna memulihkan hak beracaranya, yang pada eksistensinya merugikan masyarakat. Sebagai upaya resolusi konflik ini, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXIV/2026, diusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama nasional yang didukung oleh Sistem Informasi Advokat Terintegritas (SIAT) berbasis digital terpusat dengan pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan regulasi ini wajib diperkuat dengan sanksi administratif yang transparan dan tegas pengawasan publik guna menutup celah segala manipulasi organisasi advokat. Integrasi ini krusial untuk menciptakan sistem daftar hitam (blacklist) nasional guna menutup celah impunitas etis, menutup ruang pelarian para pelanggar etik dan mengembalikan marwah advokat sebagai officium nobile secara konsisten, berkelanjutan, serta mampu memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat selaku pengguna jasa hukum di masa mendatang.]]>
Copyrights © 2026
