Praktik pengangkutan penumpang melebihi kapasitas pada jasa angkutan bus berpotensi mengurangi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang serta menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perjanjian pengangkutan pada jasa angkutan bus PO. X dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PO. X dan penumpang lahir melalui perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan tiket. Perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui pemenuhan hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, kewajiban pelaku usaha memenuhi standar pelayanan dan kapasitas angkut, jaminan asuransi wajib penumpang, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengangkutan penumpang melebihi kapasitas belum memberikan perlindungan hukum secara optimal karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Copyrights © 2026