Tiga Puluh Tahun APIK/LBH APIK dan Refleksi Jelang 20 Tahun Implementasi UU Kewarganegaraan: Catatan atas Pengalaman Mengadvokasikan Kesetaraan Hak atas Kewarganegaraan

Nursyahbani Katjasungkana (-)

Jurnal Identitas
Volume 5 Number 2, September 2025

Artikel ini mengkaji peran strategis Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK)/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK dalam mendorong reformasi hukum kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan hak atas kewarganegaraan bagi perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran kewarganegaraan. Berdasarkan kajian normatif-kritis dan refleksi atas praktik advokasi hukum yang dijalankan sejak dekade 1990-an, tulisan ini merekonstruksi dinamika perubahan hukum yang berpuncak pada lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Artikel ini juga menelaah pengalaman empirik kegiatan litigasi strategis dalam menangani kasus-kasus diskriminatif yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dan keimigrasian, serta menunjukkan bagaimana APIK/LBH APIK menggunakan pendekatan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) sebagai kerangka analisis dan intervensi. Selain itu, dibahas pula tantangan implementasi pasca reformasi, khususnya yang berkaitan dengan perebutan hak asuh anak dan absennya instrumen hukum nasional yang mengatur pengambilan anak secara paksa oleh orangtua kandung dari perkawinan campuran. Artikel ini menegaskan urgensi ratifikasi Konvensi Den Haag 1980 dan penyusunan instrumen hukum domestik yang komprehensif guna memastikan perlindungan konstitusional atas hak anak dan keadilan gender dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia.