<![CDATA[Penetapan batas usia 18–21 tahun sebagai masa wajib pemilihan kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan hasil kompromi administratif antar-rezim hukum nasional, yang belum sepenuhnya didasarkan pada justifikasi empiris maupun teoretis mengenai kematangan pengambilan keputusan permanen. Artikel ini menyajikan sintesis teoretis interdisipliner untuk menguji kesesuaian batas usia tersebut melalui empat dimensi analisis: evolusi historis konstruksi usia dewasa dalam hukum global; temuan psikologi perkembangan dan neurosains mengenai perkembangan fungsi eksekutif hingga awal dan pertengahan usia dua puluhan; prinsip evolving capacities dan best interests of the child dalam Konvensi Hak Anak; serta dinamika identitas dalam keluarga transnasional sebagaimana tercermin dalam literatur kebijakan dan praktik administratif di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa rentang usia 18–21 tahun berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas kognitif-emosional dan konsolidasi identitas yang umumnya diperlukan untuk keputusan kewarganegaraan yang bersifat permanen. Literatur psikologi dan neurosains mengindikasikan bahwa perkembangan fungsi eksekutif dan stabilitas identitas cenderung berlanjut hingga awal hingga pertengahan usia dua puluhan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan peninjauan kembali batas akhir pemilihan kewarganegaraan dengan mempertimbangkan rentang usia yang lebih sesuai secara perkembangan, disertai model keputusan bertahap (phased decision making), penguatan literasi kewarganegaraan sepanjang hayat, dan harmonisasi batas usia dalam hukum nasional. Kontribusi artikel ini terletak pada integrasi argumentasi hukum, psikologi perkembangan, dan kerangka hak anak ke dalam konstruksi normatif yang koheren untuk menilai batas usia pemilihan kewarganegaraan ABG di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
