Perkembangan transportasi online di Indonesia membawa berbagai implikasi hukum, terutama terkait hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi serta perlindungan hukum yang diterima pengemudi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perjanjian kemitraan transportasi online berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi belum terlaksana secara optimal. Meskipun KP 1001 Tahun 2022 membatasi biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 20%, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu, pola hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi cenderung menunjukkan unsur subordinasi yang menyerupai hubungan kerja tanpa disertai perlindungan sebagaimana pekerja formal. Kondisi tersebut belum mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi pengemudi transportasi online.
Copyrights © 2026