<![CDATA[Keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk pada tingkat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur serta mengkaji perannya dalam menjamin akuntabilitas pemerintahan gampong. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik pada pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan secara formal melalui penyediaan media informasi berbasis website. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena informasi yang tersedia belum memenuhi standar Sistem Informasi Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong. Informasi mengenai laporan keuangan, dokumen pembangunan, data kependudukan, dan layanan pengaduan masyarakat belum dipublikasikan secara lengkap dan berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya akuntabilitas pemerintahan gampong karena masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menawarkan penguatan implementasi Sistem Informasi Gampong dan peningkatan kapasitas aparatur gampong sebagai solusi hukum dalam mewujudkan pemerintahan gampong yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kabupaten Aceh Timur.]]>
Copyrights © 2026
