<![CDATA[Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem manajemen pegawai negeri sipil antara Indonesia dan Jepang dengan fokus pada tiga dimensi: kelembagaan pengelola kepegawaian, rekrutmen berbasis merit, dan struktur remunerasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif berbasis analisis dokumen regulasi, laporan resmi, dan literatur akademik mengenai manajemen aparatur di kedua negara. Data dianalisis melalui reduksi dokumen, pengelompokan tematik, perbandingan antarnegara, dan interpretasi berdasarkan teori kelembagaan serta reformasi administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang memiliki sistem kepegawaian yang lebih terkonsolidasi melalui National Personnel Authority yang berperan sebagai lembaga netral dan independen dalam menjaga keadilan administrasi personel, rekrutmen kompetitif, dan penyesuaian kondisi kerja pegawai negeri. Sebaliknya, Indonesia telah memperkuat basis hukum reformasi ASN melalui UU No. 20 Tahun 2023, tetapi masih menghadapi tantangan dalam konsistensi implementasi sistem merit, penguatan otoritas kelembagaan, dan pengaitan remunerasi dengan beban jabatan serta kinerja individual. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi dimensi kelembagaan, meritokrasi, dan remunerasi dalam satu kerangka komparatif untuk menjelaskan hubungan antara desain kelembagaan dan profesionalisme birokrasi. Studi ini merekomendasikan penguatan otoritas teknokratis lembaga kepegawaian, penyempurnaan seleksi berbasis kompetensi, dan pengembangan remunerasi berbasis survei pasar serta evaluasi kinerja yang objektif.]]>
Copyrights © 2026
