Artikel ini menganalisis disparitas ancaman pidana antara tindak pidana perkawinan yang terhalang secara sah dalam Pasal 402 dan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini menolak penyederhanaan Pasal 402 sebagai delik "poligami tanpa izin" karena unsur pidananya mensyaratkan adanya perkawinan yang menjadi penghalang sah, pengetahuan pelaku, dan pada bentuk diperberat, penyembunyian keadaan tersebut. Dengan penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan fungsional, penelitian membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Wilayah Persekutuan Malaysia, Pakistan, dan Iran menggunakan variabel yang sama: syarat otorisasi perkawinan jamak, akibat ketidakpatuhan, bentuk perbuatan intim di luar perkawinan yang dikriminalisasi, mekanisme penuntutan, ancaman pidana, kepentingan hukum yang dilindungi, dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ancaman pidana dapat dijelaskan oleh perbedaan kepentingan hukum dan tingkat kesalahan, tetapi masih terdapat persoalan fair labelling, kepastian unsur, dan proporsionalitas. Reformasi sebaiknya menegaskan unsur delik melalui undang-undang atau penafsiran yudisial, membedakan pengaduan dari pemberian informasi, menghindari mediasi wajib, dan memperkuat pemulihan keperdataan keluarga tanpa memperluas delik melalui peraturan pelaksana.
Copyrights © 2026