cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febrian Chandra
Contact Email
febrianchandra11@gmail.com
Phone
+6281211114115
Journal Mail Official
adagium@mejailmiah.com
Editorial Address
Desa Kungkai, RT 001, RW 001, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Kab. Merangin, Jambi 37311
Location
Kab. merangin,
Jambi
INDONESIA
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Published by PT. Meja Ilmiah Publikasi
ISSN : -     EISSN : 29855128     DOI : https://doi.org/10.70308/adagium.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh PT Meja Ilmiah Publikasi (Jurnal ini secara khusus mengkaji ilmu hukum serta mampu menyajikan berbagai hasil penelitian ilmiah terkini dan terkemuka. Administrator jurnal menerima artikel yang dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan hukum dan lingkungan hidup dari para ilmuwan, akademis, dan para penulis dan peneliti profesional. Jurnal ini berisi hasil-hasil penelitian, resume tokoh-tokoh terkenal ataupun ulasan yang bersifat inovatif dan solutif di bidang hukum. Artikel jurnal ini diterbitkan dua kali setahun yaitu Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
Antropologi Hukum Dalam Masyarakat Chandra, Febrian
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antropologi hukum terhadap kearifan lokal yang terjadi di Kabupaten Merangin. perilaku manusia baru kemudian mengetahui hukum yang akan diterapkan. Serta menekankan pendekatan sejarah yaitu mempelajari manusia melalui sejarah. Kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi adat, kemudian menjadi hukum adat, hukum adat dipelihara oleh penguasa dan kemudian menjadi hukum negara. Metode sejarah mempelajari perilaku manusia dan budaya hukum dari perspektif sejarah. Perkembangan ciri budaya merupakan awal dari budaya masyarakat. Budaya hukum, yaitu gagasan, gagasan, harapan masyarakat terhadap hukum. Antropologi hukum menyoroti kekhususan kajian hukum sebagai salah satu aspek budaya hukum di Kabupaten Merangin. Nilai-nilai budaya sebagai peradaban manusia merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi, karena kebudayaan manusia mempunyai peranan dalam menentukan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam mengatur dan menentukan jalan hidup serta berinteraksi dengan masyarakat, sehingga tatanan tersebut perlu dilestarikan, dan bersifat satu arah. Mendorong anggota masyarakat untuk melestarikan budaya yang merupakan aspek penting bagi pembangunan hukum.
Peran Serta Poskamling Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Desa Limbur Merangin Saputri, Novita
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i1.2

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peran poskamling dalam menjaga keamanan di Desa Limbur Merangin, dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, yaitu dengan mengobservasi dan mengumpulkan berbagai data terkait peran poskamling dalam menjaga keamanan di Desa Limbur Merangin. Hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa dalam pelaksanaan siskamling biasanya di lakukan dengan ronda. Ronda merupakan kegiatan atau aktivitas berkeliling kampung untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Upaya yang di lakukan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dengan mengadakan system keamanan lingkungan atau bisa disebut siskamling. Keamanan desa dalam hal ini menyangkut berbagai keamanan yang ada seperti keamanan social dalam hal ini melingkupi pula kondisi ekonomi suatu komunitas yang besar, perkembangan kondisi lingkungan (hidup) di sekitarnya, dan, yang lebih spesifisik, kondisi kesehatan dan juga kondisi keamanan individual warga yang hidup di Desa Limbur Merangin.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Membiarkan Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Ahmad Ridho, Fadhil
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i1.3

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul pada Perkara Nomor 06/2015, penelitian dilakukan pada Kabupaten Batanghari dalam hal ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, penyimpangan tingkah laku anak antara lain disebabkan faktor di luar diri anak tersebut. Di kabupaten Batanghari terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, pencabulan merupakan masalah yang sangat serius bahkan dalam kasus yang terjadi pencabualan terhadap anak ini dilakukan oleh 14 orang pelaku, terdapat 9(sembilan) orang pelaku dewasa dan 5 (lima ) orang pelaku anak. Terdapat 3 orang melakukan pencabulan dan 2 orang anak yang membiarkan perbuatan cabul dengan upaya diversi. Diversi adalah penyelasain perkara anak dari proses peradilan pidana ke-luar proses peradilan pidana, proses pelaksanaan diversi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul di wilayah hukum pengadilan negeri muara bulian, pelaksanaan diversi dilaksanakan pada setiap tingkatan, pada tingkat penyidikan dan penuntutan tidak mencapai kespakatan diversi dengan dilampirkan Berita Acara diversi, pada pemeriksaan perkara di pengadilan negeri muara bulian pelaksaan diversi tercapai kesepakatan berupa penetapan diversi dengan membayar ganti kerugian baiaya pengobatan. Kata kunci : n,, Anak, Perbuatan Cabul.
Penataan Keterpaduan Undang-Undang Pertambangan Dengan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law Apriadi Bahri, Rizki
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i1.4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode atau teknik dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini metode atau teknik untuk melakukan pembentukan atau perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan hasil penelitian yaitu Penerapan metode omnibus law memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia. Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. dengan digagasnya konsep omnibus law Cipta Kerja di Indonesia merupakan suatu reformasi regulasi yang tepat dalam penerapannya serta berdampak positif bagi kemajuan iklim usaha investasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan penyederhanaan regulasi yang menyebabkan kemudahan para investor dalam hal melakukan berbagai prosedur izin usahanya di Indonesia dan terjadi harmonisasi dan sinkronisasi terhadap reformasi regulasi omnibus law di Indonesia. Sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia.
Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Kartika Sari, Fitri
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i1.5

Abstract

Ombudsman memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara seperti yang dimuat dalam UUD 1945, Ombudsman memiliki perbedaan dengan lembaga pengawas lainnya yang terletak pada corporate culture. Lembaga Ombudsman dimanapun tidak diperbolehkan untuk menolak laporan masyarakat meskipun laporan tersebut lebih relevan dilayangkan kepada komisi lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif yang memfokuskan kajian terhadap penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum positif dari Ombudsman. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terjadinya benturan kewenangan Ombudsman dengan lembaga lainnya yang mengakibatkan pelayanan publik menjadi terhambat, dan terkait hubungannya dengan lembaga lainya memiliki hubungan yang erat, namun secara konstitusional, keberadaan Ombudsman sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Dari penelitian ini dapat disimpukan bahwa kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik belum begitu kuat. Serta Ombudsman perlu dicantumkan pada konstitusi sehingga menjadikan Ombudsman semakin kuat dan Ombudsman membutuhkan kewenangan yang lebih yaitu bukan hanya sebatas Rekomendasi tetapi juga sanksi.
Urgensi Pengaturan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Merangin Harmaini, Harmaini; Sapriani, Geni; Fathullah Saputra, Dipo
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i2.13

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Merangin, dengan menggunakan Metode penelitian empiris yakni mempelajari pengaturan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Merangin yang sudah ada dan yang dikehendaki. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penyediaan tempat parkir yang memadai memiliki dampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas. Dengan adanya ruang parkir yang cukup, pengguna jalan dapat meletakkan kendaraannya dengan lebih tertib, mengurangi risiko kemacetan, dan menjaga alur lalu lintas tetap lancar, penyediaan tempat parkir yang memadai tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menemukan tempat parkir yang aman, tetapi juga membantu menciptakan ketertiban. Ketertiban ini mencakup penataan yang baik, pengaturan yang jelas, dan pematuhan terhadap aturan parkir, dengan memiliki tempat parkir yang cukup, pengguna jalan lebih cenderung untuk mengikuti aturan parkir yang berlaku, mengurangi parkir sembarangan, dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih teratur.
Concursus Delictorum dalam Putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO Apriadi Bahri, Rizki; Farhid Hidayah, Maoren; Putri, Zilvina
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i2.14

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara Indonesia, dengan menggunakan Metode penelitian  normatif  yakni  mempelajari hukum dan demokrasi dalam hal mengkaji hukum  yang  sudah  ada dan  yang dikehendaki. Pendekatan yang   digunakan   dengan   pendekatan   konseptual   dan   pendekatan Perbandingan. Hasil penelitian yang didapat yaitu Pemahaman mendalam terhadap hukum dan proses peradilan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Peran asas kesalahan dan pembuktian yang cermat memastikan bahwa seseorang hanya dipidana jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan. putusan 25/PID.B/2021/PN.BKO mencerminkan hasil dari pengkajian yuridis terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ZA. Pemahaman dan penerapan ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHP menjadi landasan utama dalam menjatuhkan pidana, sambil memperhatikan keadilan bagi korban.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Pada Tingkat Peradilan di Pengadilan Negeri Bangko Juari, Zulfat; Chandra, Febrian; Kusaimah, Kusaimah
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i2.15

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang terjadi pada di Kabupaten Merangin, dengan menggunakan metode penelitian ilmu hukum noramtif, dan penelitian ini berbasis pada bahan hukum berupa putusan pengadilan dan KUHP. Togel merupakan penyakit masyarakat yang massif sekali terjadi di Indonesia. Tindak pidana perjudian togel sebenarnya muncul dari keinginan yang ada dan semua itu hanya dapat dirubah secara berangsur-angsur. Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dari hukuman pidana maksimal selama 10 tahun yang ditetapkan dalam pasal 303 KUHP. Hukuman ini dirasa sangat tidak setimpal jika diharuskan maksimal 10 tahun penjara, maka hukuman selama 5 bulan merupakan hukuman yang singkat, dan bahkan sangat sulit untuk membuat efek jera kepada pelaku. Hal ini sangat berhubungan sekali dengan moralitas yang akan dibawa oleh pelaku ditengah masyarakat.
Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Hak Dan Kewajiban Pasien Rumah Sakit Gus Laura, Zita; Antoni, Elsa; Revo Dwi Fajri, Okta
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i2.16

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan aspek etika dan hukum kesehatan. Masyarakat, pasien dan tenaga kesehatan (termasuk dokter) memiliki hak dan tanggung jawab yang diakui dan dihormati di RSUD Kol Abundjani Bangko. Sebagai metode penelitian digunakan metode penelitian normatif yang hasilnya sebagai berikut. Bahwa hak atas informasi dan persetujuan dokter dalam prosedur khusus (informed consent) harus ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien di RSUD Kol Abundjani Bangko. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa dokter menempati posisi yang dominan atau kuat dalam hubungan antara dokter dan pasien dibandingkan dengan posisi pasien atau keluarganya. Masyarakat selama ini beranggapan bahwa tujuan dari pelayanan kesehatan adalah harus menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemahaman ini berlaku tidak hanya di masyarakat tetapi juga di kalangan petugas kesehatan. Masyarakat berdiri bersama mereka yang dirawat dan mereka harus tunduk pada kesaksian petugas kesehatan di RSUD Kol Abundjani Bangko. Partisipasi pasien dalam pengobatan mengarah pada peningkatan kesadaran dan perbaikan hasil pengobatan.
Pencegahan Politik Uang di Indonesia Arqon, Mohammad; Mustafa, Danil; Gogon, Muhammad
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i1.17

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan politik uang di Indonesia, karena politik uang dapat membuat pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan uang, Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum positif, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah aturan yang mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat. Hasil penelitian yang didapat yaitu Politik uang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh kandidat, partai politik, maupun oknum penyelenggara pemilu. Praktik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih. Dampak politik uang bagi demokrasi Indonesia sangatlah negatif. Politik uang dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas, meningkatkan biaya pemilu, dan meningkatkan korupsi. Untuk mencegah politik uang, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui bahwa politik uang dapat merusak demokrasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan politik uang dapat ditekan dan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan jujur.

Page 1 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum