Penelitian ini mengkaji pembagian kewenangan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta merumuskan penguatan pengawasan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas terhadap hasil penelitian internasional. Analisis dilakukan atas Pasal 79–88, aturan kelembagaan terdahulu, dan literatur terverifikasi mengenai pemulihan korban dan hasil program restoratif. Kajian menemukan bahwa undang-undang telah menentukan tahapan, kelayakan perkara, pelaksanaan kesepakatan, penghentian, dan permintaan penetapan pengadilan. Persoalan yang tersisa terutama menyangkut mutu pemeriksaan kesukarelaan, standar pembuktian kerugian, koordinasi antarinstansi, dan kedalaman kontrol yudisial. Penelitian ini mengusulkan asesmen kelayakan tertulis, pendampingan bagi pihak rentan, rekam perkara bersama, pemeriksaan hakim yang substantif, serta pemantauan kesepakatan sebelum penutupan perkara. Usulan tersebut merupakan penguatan pelaksanaan dan pilihan perubahan norma, bukan deskripsi kewenangan yang saat ini telah berlaku. Dengan demikian, kepastian prosedur dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kebutuhan korban dan hak tersangka.
Copyrights © 2026