Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam menavigasi pengamanan aksi unjuk rasa kelompok penekan pada Agustus 2025. Studi ini menyoroti dialektika antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia dalam demokrasi yang telah terkonsolidasi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian ini membedah strategi pre-emtif, preventif, dan represif Polri. Hasil penelitian menunjukkan pergeseran ke pendekatan soft power, khususnya melalui penguatan negosiasi oleh Polri dan peningkatan penggunaan intelijen keamanan untuk memantau dinamika massa secara real time. Namun, fragmentasi massa menjadi tantangan utama yang menghambat efektivitas pengamanan dan respons cepat Polri. Temuan ini memperkaya literatur sosiologi kepolisian terkait efektivitas democratic policing di negara-negara berkembang.
Copyrights © 2026