Penelitian ini menganalisis kapasitas yuridis seorang istri dalam perkawinan campuran saat bertindak selaku wali bagi anak di bawah umur, khususnya terkait kewenangannya mengalihkan harta waris anak berdasarkan hukum perdata Indonesia. Kesenjangan penelitian menunjukkan bahwa studi terdahulu lebih berfokus pada hak kepemilikan aset anak berkewarganegaraan ganda tanpa membedah konflik substantif antara kewenangan perwalian dan pembatasan agraria pada perkawinan lintas negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum istri serta rasio desidendi hakim pada Putusan Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI. Metode hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri pada perkawinan campuran dapat ditetapkan sebagai wali sah, namun kewenangannya menjual harta waris tidak bergerak milik anak tidaklah mutlak dan wajib memperoleh penetapan pengadilan merujuk Pasal 383 KUHPerdata. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak, memastikan proteksi aset sembari menerapkan asas lex rei sitae secara ketat. Kebaruan (novelty) penelitian ini menemukan bahwa dalam sengketa perkawinan campuran, fungsi pengadilan bertransformasi dari sekadar pengawas administratif perwalian menjadi filter substantif guna mencegah penyelundupan hukum agraria nasional yang berlindung di balik dalih perlindungan anak.
Copyrights © 2026