I Nyoman Budiana
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEABSAHAN INFORMED CONSENT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KESEHATAN Ni Wayan Diah Sukmadewi; I Made Wirya Darma; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1816

Abstract

In health crimes, informed consent is often presented as evidence in court. However, the validity of informed consent is often debated, because informed consent is evaluated based on formal aspects, namely the existence of a document signed by the patient or their family. Technically, this is considered sufficient to prove consent to medical treatment. The purpose of this study is to examine and analyze the validity of informed consent as evidence in medical malpractice trials. The research method adopted in this study is normative legal research through a legislative approach, applying Law Number 17 of 2023 concerning Health and the Criminal Procedure Code. This study uses a descriptive analysis technique. The results show that informed consent can be classified as documentary evidence and circumstantial evidence in court. As documentary evidence, informed consent takes the form of a written document containing a signature. On the other hand, as circumstantial evidence, informed consent refers to its relevance to witness testimony and expert testimony related to the criminal act that occurred. Therefore, the validity of informed consent is evaluated not only from a formal aspect but also from a substantive aspect.
Kedudukan Hukum Istri Sebagai Wali dan Menjual Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus Permohonan Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI) I Gede Kerwana Jaya Putra; I Nyoman Budiana; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.9674

Abstract

Penelitian ini menganalisis kapasitas yuridis seorang istri dalam perkawinan campuran saat bertindak selaku wali bagi anak di bawah umur, khususnya terkait kewenangannya mengalihkan harta waris anak berdasarkan hukum perdata Indonesia. Kesenjangan penelitian menunjukkan bahwa studi terdahulu lebih berfokus pada hak kepemilikan aset anak berkewarganegaraan ganda tanpa membedah konflik substantif antara kewenangan perwalian dan pembatasan agraria pada perkawinan lintas negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum istri serta rasio desidendi hakim pada Putusan Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI. Metode hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri pada perkawinan campuran dapat ditetapkan sebagai wali sah, namun kewenangannya menjual harta waris tidak bergerak milik anak tidaklah mutlak dan wajib memperoleh penetapan pengadilan merujuk Pasal 383 KUHPerdata. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak, memastikan proteksi aset sembari menerapkan asas lex rei sitae secara ketat. Kebaruan (novelty) penelitian ini menemukan bahwa dalam sengketa perkawinan campuran, fungsi pengadilan bertransformasi dari sekadar pengawas administratif perwalian menjadi filter substantif guna mencegah penyelundupan hukum agraria nasional yang berlindung di balik dalih perlindungan anak.