Implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Minahasa Utara

Kresentia Rante Toding (Universitas Sam Ratulangi)
Burhan Niode (Universitas Sam Ratulangi)
Johny P Lengkong

Politico: Jurnal Ilmu Politik
Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi penegakan integritas dalam proses pemilihan umum sebagai fondasi utama legitimasi demokrasi di tingkat lokal. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif efektivitas implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya dalam merespons kasus pelanggaran prosedural berupa pergeseran suara yang terjadi di tingkat kecamatan. Permasalahan etika ini tidak hanya mencerminkan persoalan perilaku individu penyelenggara, tetapi juga mengindikasikan adanya celah struktural dan sistemik dalam sistem pengawasan yang ada di daerah tersebut.  Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menggali secara mendalam perspektif para penyelenggara pemilu serta aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses pengawasan. Kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III digunakan sebagai pisau analisis utama untuk membedah kompleksitas penegakan etika melalui empat dimensi variabel, yakni: komunikasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi atau sikap aparat, serta struktur birokrasi yang mendukung penegakan aturan. Data dikumpulkan secara triangulasi melalui wawancara mendalam serta analisis kritis terhadap dokumen hukum, termasuk putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik di Kabupaten Minahasa Utara masih menghadapi hambatan signifikan. Secara disposisi, terdapat kerentanan penyelenggara terhadap tekanan sosiopolitik lokal yang kuat, yang sering kali mengaburkan objektivitas dan netralitas dalam pengambilan keputusan di lapangan. Selain itu, ditemukan bahwa variabel struktur birokrasi yang masih kaku dan minimnya integrasi teknologi dalam sistem pengawasan manual menyebabkan penanganan pelanggaran etika menjadi lambat dan kurang transparan. Keterbatasan sumber daya teknis serta minimnya dukungan logistik juga menjadi penghambat krusial dalam proses investigasi. Sebagai kontribusi strategis, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan berbasis digital, restrukturisasi alur koordinasi birokrasi yang lebih efisien, serta internalisasi nilai-nilai integritas secara berkelanjutan bagi penyelenggara ad-hoc di tingkat kecamatan. Langkah ini sangat krusial dilakukan untuk memitigasi intervensi pihak luar dan menjaga kemurnian suara rakyat demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan demokratis di masa depan.    Kata Kunci: Kode Etik; Penyelenggara; Pemilu; Implementasi; Kebijakan; Integritas.     ABSTRACT This research is motivated by the urgency of upholding integrity in the general election process as the primary foundation of democratic legitimacy at the local level. The primary focus of this study is a comprehensive analysis of the effectiveness of the implementation of the Election Organizers' Code of Ethics (KEPP) in the 2024 General Election in North Minahasa Regency, particularly in responding to cases of procedural violations in the form of vote shifts that occurred at the sub-district level. These ethical issues not only reflect the behavior of individual organizers but also indicate structural and systemic gaps in the existing oversight system in the region. Using qualitative research methods through a case study approach, this study explores in-depth the perspectives of election organizers and key actors involved in the oversight process. George C. Edwards III's policy implementation theoretical framework is used as the primary analytical tool to dissect the complexity of ethics enforcement through four dimensions: inter-institutional communication, availability of adequate resources, disposition or attitudes of officials, and bureaucratic structures that support rule enforcement. Data was collected through triangulation through in-depth interviews and critical analysis of legal documents, including decisions by the Election Organizer Honorary Council (DKPP) regarding code of ethics violations. The results indicate that the implementation of the code of ethics in North Minahasa Regency still faces significant obstacles. Dispositionally, election organizers are vulnerable to strong local sociopolitical pressures, which often obscure objectivity and neutrality in decision-making in the field. Furthermore, it was found that the still-rigid bureaucratic structure and minimal technology integration in the manual monitoring system resulted in slow and less transparent handling of ethics violations. Limited technical resources and minimal logistical support also pose crucial obstacles to the investigation process. As a strategic contribution, this study recommends strengthening digital-based monitoring mechanisms, restructuring bureaucratic coordination flows for greater efficiency, and continuously internalizing integrity values ​​for ad-hoc election organizers at the sub-district level. These steps are crucial to mitigate external interference and maintain the integrity of the people's voice, ensuring the realization of elections with integrity and democracy in the future.   Keywords: Code of Ethics; Election Organizers; Elections; Implementation; Policy; Integrity.