Politico: Jurnal Ilmu Politik
Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024

Christin Amelia Worotitjan (Universitas Sam Ratulangi)
Alfon Kimbal (Universitas Sam Ratulangi)
Franky R.D Rengkung (Universitas Sam Ratulangi)



Article Info

Publish Date
24 Sep 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 di Kecamatan Tenga. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya indikasi ketidaknetralan ASN, seperti kehadiran dalam kegiatan politik, penggunaan atribut yang diasosiasikan dengan partai politik tertentu, serta aktivitas di media sosial yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka terhadap informan yang terdiri atas Kepala Kecamatan, ASN, Panwaslu Kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian menggunakan teori perilaku B.F. Skinner yang menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu stimulus, respons, dan konsekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas ASN di Kecamatan Tenga belum terlaksana secara optimal. Pada aspek stimulus, ASN menghadapi tekanan dari lingkungan birokrasi, aktor politik, dan masih terbatasnya sosialisasi mengenai netralitas. Pada aspek respons, sebagian ASN masih menunjukkan perilaku yang mengarah pada keberpihakan politik melalui kehadiran dalam kegiatan kampanye, penggunaan atribut tertentu, dan aktivitas di media sosial. Sementara itu, pada aspek konsekuensi, ketidaknetralan ASN berdampak pada terganggunya profesionalisme birokrasi, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta melemahnya kualitas demokrasi lokal. Selain itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas dinilai belum memberikan efek jera secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pembinaan, peningkatan pengawasan, serta penegakan sanksi yang konsisten untuk mewujudkan ASN yang profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik.   Kata kunci: Netralitas ASN, Aparatur Sipil Negara, Pilkada, Perilaku ASN, Kecamatan Tenga.     ABSTRACT This study aims to analyze the neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Regent and Deputy Regent Election of South Minahasa Regency in Tenga District. The research was motivated by persistent indications of ASN non-neutrality, such as attendance at political activities, the use of attributes associated with certain political parties, and social media activity indicating support for candidate pairs. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, documentation, and literature review with informants consisting of the District Head, ASN, the District Election Supervisory Committee (Panwaslu), community leaders, and the community. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The study employed B.F. Skinner's behavioral theory, which emphasizes three aspects: stimulus, response, and consequences. The results indicate that ASN neutrality in Tenga District has not been optimally implemented. In terms of stimulus, ASN face pressure from the bureaucratic environment, political actors, and limited socialization regarding neutrality. In terms of response, some civil servants still exhibit behavior that suggests political partisanship through attendance at campaign events, use of certain attributes, and social media activity. Meanwhile, in terms of consequences, the lack of civil servant neutrality has impacted bureaucratic professionalism, diminished public trust in the government, and weakened the quality of local democracy. Furthermore, the enforcement of sanctions for violations of neutrality is deemed to have not provided an optimal deterrent effect. This study recommends strengthening guidance, increasing oversight, and consistent enforcement of sanctions to achieve a civil servant that is professional, objective, and free from political interference.   Keywords: Civil Servant Neutrality, Civil Servants, Regional Elections, Civil Servant Behavior, Tenga District.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

politico

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and ...