IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Steylif Jennifer Mogontha (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado)
Marven Ajels Kasenda (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado)
Reynold Simandjuntak (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado)

Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan ketatanegaraan akibat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terhadap ketentuan yang memperluas wewenang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Fokus kajian ini menyoroti bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan prinsip checks and balances serta prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Masalah yang dikaji meliputi kesesuaian pengaturan tersebut dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan potensi terjadinya penyimpangan fungsi institusi militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, kedudukan TNI diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 sebagai alat negara yang berfungsi mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, yang menempatkan militer berada di bawah kendali pemerintah sipil. Meskipun revisi UU TNI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan, namun perluasan kesempatan bagi personel militer aktif untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan sipil berpotensi menimbulkan disharmoni dengan prinsip dasar negara hukum. Pengaturan ini dikhawatirkan dapat melemahkan prinsip supremasi sipil (civilian supremacy), mengganggu mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas dan pengawasan yang ketat agar peran militer tetap berada pada koridor tugas pertahanan dan keamanan, sehingga tidak menggeser prinsip demokrasi dan netralitas birokrasi sipil yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia.