<![CDATA[Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, khususnya pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, terutama oleh pejabat pemerintahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama tidak dilaksanakannya putusan PTUN serta implikasi hukumnya terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan, kurangnya sanksi terhadap pejabat yang ingkar, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur negara menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan putusan PTUN. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi mengenai eksekusi putusan PTUN, pemberian sanksi administratif atau pidana terhadap pejabat yang tidak patuh, serta peran aktif lembaga pengawas untuk menjamin kepastian hukum dan supremasi hukum di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
