Tata Kelola Danau Kritis: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Danau Tempe dalam Perspektif Lingkungan-Sosial di Kabupaten Wajo

Miftahul Rahman (Universitas Hasanuddin)
Rasyid Thaha (Universitas Hasanuddin)
Suhardiman Syamsu (Universitas Hasanuddin)

CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol. 3 No. 3 (2026): July, Emerging Issues in Education, Society, and Humanities.

Danau Tempe merupakan salah satu danau prioritas nasional yang mengalami degradasi ekologis akut akibat sedimentasi, ekspansi gulma air, dan pencemaran, sementara pada saat yang sama menjadi tumpuan penghidupan ribuan rumah tangga nelayan dan petani. Pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan pengelolaan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 yang disinergikan dengan program revitalisasi danau prioritas Kementerian Pekerjaan Umum, namun capaian implementasinya belum sebanding dengan besarnya sumber daya yang dikerahkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Danau Tempe dalam perspektif lingkungan-sosial dengan menggunakan empat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, pemerintah desa, serta masyarakat pesisir danau, dilengkapi observasi partisipatif dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih bersifat satu arah, berbasis perwakilan, dan menggunakan register bahasa teknokratis sehingga belum mengubah perilaku pemanfaatan sumber daya. Ketersediaan sumber daya menghadapi kesenjangan struktural antara skala kerusakan danau dan kapasitas anggaran, alat berat, serta personel pengawas. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen normatif yang tinggi namun inkonsisten dalam penegakan aturan, sedangkan struktur birokrasi bersifat terfragmentasi dengan integrasi data antarinstansi yang lemah dan pelibatan pemerintah desa yang belum optimal. Keempat indikator saling menguatkan sebagai penyebab rendahnya efektivitas kebijakan. Penelitian merekomendasikan penguatan komunikasi dialogis berbasis kearifan lokal, penganggaran multiyears yang terkonsolidasi, penerapan pendekatan persuasif-insentif, serta pembentukan lembaga pengelola danau lintas sektor dengan basis data tunggal.