<![CDATA[Perdagangan elektronik memperluas akses konsumen terhadap barang dan jasa, tetapi sekaligus memperkuat penggunaan kontrak baku yang memuat klausula eksonerasi. Konsumen umumnya hanya dapat menyetujui atau meninggalkan transaksi tanpa kesempatan merundingkan pembagian risiko. Penelitian ini menganalisis keabsahan dan batas klausula eksonerasi dalam perdagangan elektronik serta merumuskan model perlindungan hukum yang mampu menjamin keseimbangan para pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan elektronik tidak dengan sendirinya mengesahkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, meniadakan hak pengembalian, menyamarkan informasi material, atau menempatkan seluruh risiko kegagalan sistem pada konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus diterapkan bersama asas itikad baik, transparansi, proporsionalitas, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi. Perlindungan yang efektif membutuhkan pengawasan preventif terhadap desain kontrak, standar keterbacaan dan persetujuan berlapis untuk klausula material, tanggung jawab platform sesuai tingkat kendalinya, pembuktian yang tidak membebani konsumen, serta pemulihan yang cepat. Pemerintah perlu membangun pengawasan klausula baku digital dan mekanisme pengaduan terpadu, sedangkan pelaku usaha wajib menerapkan kontrak yang ringkas, transparan, dan tidak menghapus hak konsumen.]]>
Copyrights © 2026
