Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Penuntutan Nur Fitriyani; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar melalui pendekatan keadilan restoratif secara diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Anak. Pada penerapan perlindungan hukumnya di Kejaksaan Negeri Makassar kurang berjalan secara optimal yang mana Jaksa Penuntut Umum Anak dalam menangani perkara anak sebagai tindak pidana narkotika dihadapkan pada tindakan anak tersebut sebagai perantara (kurir) dengan hukuman pidananya melebihi persyaratan dari diversi. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah substansi hukum yang mana penyelesaian perkara anak wajib diupayakan secara diversi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak. Namun ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan terhadap pelaksanaan diversi.

Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar Rian Ananda Jultika; Mulyati Pawennei; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksuaI terhadap anak di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi kebiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlu ditinjau kembali pelaksanaannya sanksi kebiri di Indonesia. Aturan ini di dalam pelaksanaannya masih belum jelas dan aturan tersebut dirasa bertentangan dengan aturan lain seperti aturan mengenai Hak Asasi Manusia dan juga dari aturan yang ada di kedokteran, dan peneliti juga menemukan bahwa aturan ini dalam penerapannya terdapat efek samping yang di rasa cukup berbahaya bagi pelaku, (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebiri yaitu faktor yaitu Faktor Hukumnya sendiri ( Undang- Undang), Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat, dan juga Faktor Kebudayaan / Kultur. The research objective is to analyze the implementation of castration sanctions against perpetrators of sexual violence against children at the Makassar District Attorney and the Makassar District Court and the factors that influence the implementation of castration sanctions. This study uses empirical legal research methods. The research results show that: (1) it is necessary to review the implementation of castration sanctions in Indonesia. The implementation of this rule is unclear and it is felt that this rule is in conflict with other rules such as rules regarding human rights and also from existing rules in medicine, and researchers also found that this rule has side effects that are considered quite dangerous for perpetrators. , (2) factors that influence the implementation of castration, namely factors namely the legal factors themselves (laws), law enforcement factors, factors of facilities and facilities that support law enforcement, community factors, and also cultural/cultural factors.

Fungsi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Poso Fernyta Rosnani Ranuntu; Syahruddin Nawi; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso terhadap penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020. Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa (1) Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso Terhadap penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 bahwa Bawaslu Kabupaten Poso Bersama Gakkumdu telah memproses dugaan tindak pidana dengan melibatkan unsur Gakkumdu. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Pengawas Kabupaten Poso penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, yakni faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum dan Faktor budaya hukum. The research objective is to analyze the function of the Poso Regency Election Supervisory Body in resolving violations in the 2020 regional head and deputy regional head elections. This type of research uses empirical legal research. The results of the study are (1) The Function of the Poso Regency Election Supervisory Body Regarding Violations in the 2020 Regional Head and Deputy Regional Head Elections that the Poso Regency Bawaslu with Gakkumdu have processed alleged criminal acts involving Gakkumdu elements. (2) Factors affecting the function of the Poso Regency Supervisory Board for the settlement of violations in the 2020 regional head and deputy regional head elections, namely legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.

Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penaganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa Tarmizi Tarmizi; Syahruddin Nawi; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peran Penyidik Satuan Res Narkoba Polres Gowa Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa; (2) mengetahui dan menganalisis hambatan Penyidik Polres Gowa Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara Data analisis Menggunakan Metode Analisis Deskriptif Dengan Menggunakan Teori efektivitas hukum sebagai Pisau Analisis Penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. (2) Hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penanganan tidak pidana narkotika di Wilayah Kepolisian Resort Gowa yakni, Tidak adanya sarana dan prasarana, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di kabupaten gowa, Rendahnya Kualitas beberapa anggota polisi, Ketakutan masyarakat melaporkan penyalahgunaan narkotika sehingga minim informasi. This research aims to (1) understand and analyze the Implementation of the Investigator's Role in the Narcotics Unit of the Gowa District Police in Resolving Narcotics Crimes in the Jurisdiction of the Gowa District Police; (2) identify and analyze the obstacles faced by the Gowa District Police Investigators in Handling Narcotics Crimes. The research method employed in this study is empirical research. Data collection was carried out through interviews, and the data analysis used the Descriptive Analysis Method by employing the Law Effectiveness Theory as the Research Analysis Tool. The results of this study indicate that: (1) The role of the police in law enforcement against narcotics crimes in the Gowa Regency is carried out based on legal provisions to eradicate social problems, namely drug issues. (2) The obstacles faced by investigators in handling narcotics crimes in the Gowa District Police jurisdiction include the lack of facilities and infrastructure, low legal awareness among the community in Gowa Regency, low quality of some police officers, and the community's fear of reporting drug abuse, resulting in minimal information.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Hardianto Djanggih; Nur Fadhilah Mappaselleng; Rizal Permana
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1455

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yang terdiri dari penyidik atau penyidik pembantu di lingkup Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan dalam pengumpulan bukti, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. (2) Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan antara lain faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum serta sarana dan prasarana. The aim of the research is to analyze the effectiveness of cybercrime investigations at the South Sulawesi Regional Police. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents consisting of investigators or assistant investigators within the South Sulawesi Regional Police. Data were analyzed using qualitative and quantitative analysis methods. The results of this study indicate that: (1) The implementation of cybercrime investigations at the South Sulawesi Regional Police is less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited evidence collection, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. (2) Factors that influence the effectiveness of cyber crime investigations at the South Sulawesi Regional Police include factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness and facilities and infrastructure.

Smart City Policy in Indonesia: An Overview from the Green Constitution's Perspective Muhammad Kamal; Rizki Ramadani; Hardianto Djanggih
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Smart city is now become an alternative policy to address various urban ecosystem’s issues. This article examines smart city policies in Indonesia, as well as the extent to which these policies can fulfill citizens' rights from the green constitution’s perspective. This is a normative/doctrinal legal research with statutory and conceptual approach. Data was gathered through library research on primary legal materials in the form of related laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of relevant literature. The findings show that several smart city policies are still sectoral and unsustainable. A specific legal instrument is required to regulate smart city standardization to avoid misinterpretation and obstacles in its implementation. The smart city concept is consistent with the rights enshrined in Indonesia's green constitution, but policies continue to rely on local government initiative and discretion, resulting in citizens' rights not being placed proportionally.

Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Irwan Irwan; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1471

Tujuan penelitian menganalisis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (studi di kota makassar) menurut permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (studi di kota makassar) menurut permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 adalah oleh perguruan tinggi, yaitu dengan melakukan pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa dengan pendidik dan tenaga pendidik. pendidik dan tenaga pendidik, yaitu dengan membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus; dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan serta berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual dan mahasiswa, 2) faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (studi di kota makassar) adalah faktor hukum yang dilihat dari minimnya pengetahuan mengenai permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, faktor penegak hukum yang dilihat dari tidak adanya tim satuan khusus (tim satgas) yang lebih spesifik mewadahi tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, faktor sarana dan prasarana yang belum mencukupi, faktor masayarakat yang belum peka terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan faktor budaya yang menyebabkan kurangnya keberanian masyarakat atau korban untuk melaporkan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. The research objective is to analyze the prevention and handling of sexual violence in the higher education environment (study in the city of Makassar) according to Permendikbudristek No. 30 of 2021. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that (1) prevention and handling of sexual violence in the higher education environment (studies in the city of Makassar) according to Permendikbudristek number 30 of 2021 is by universities, namely by carrying out learning, strengthening governance and strengthening the culture of the student community with educators and staff educator. educators and teaching staff, namely by limiting meetings with individual students outside the campus area, outside campus operating hours; and/or for purposes other than the learning process, without the approval of the head/chair of the study program or the head of the department and play an active role in preventing sexual and student violence, 2) factors that influence the prevention and handling of sexual violence in the higher education environment (study in the city Makassar) is a legal factor seen from the lack of knowledge regarding Permendikbudristek number 30 of 2021, law enforcement factors seen from the absence of a special unit team (task force team) that is more specific in accommodating acts of sexual violence in higher education environments, facilities and infrastructure factors that have not sufficient, social factors that are not yet sensitive to criminal acts of sexual violence and cultural factors that cause a lack of community courage or victims to report sexual violence in the tertiary environment.

Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan Lilis Ekayani; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1485

Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Phising Di Lingkungan Perbankan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Watansoppeng. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan phising di lingkungan perbankan kantor cabang watansoppeng hanya mendapatkan perlindungan preventif dan perlindungan represif belum efektif (2) faktor yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan phising adalah sistem keamanan yang masih perlu ditingkatkan, masih rendahnya pengetahuan tentang kejahatan tersebut,dan rendahnya kesadaran budaya privasi berjejaring sosial. Rekomendasi penelitian Kemampuan penegak hukum maupun sistem yang digunakan dalam menangani kejahatan siber harus mempuni untuk dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin maju. , The Research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for customers against phishing crimes in the regional banking environment of Bank Rakyat Indonesia, Watansoppeng branch office. This research uses the empirical law method. The results of this study indicate that: (1) legal protection for customers against phishing crimes in the banking environment at the Watansoppeng branch office only gets preventive protection and repressive protection is not yet effective (2) factors that influence the effectiveness of legal protection for customers against phishing crimes are security systems that still need to be improved, low knowledge about the crime, and low awareness of social networking privacy culture. Research recommendations The ability of law enforcement as well as the systems used in dealing with cybercrime must be competent to keep pace with increasingly advanced technological developments.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Hardianto Djanggih; Ramlah Ramlah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Namun kenyataannya pada pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Makassar seringkali dijumpai anak yang mengulangi tindak pidana sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan diversi melainkan melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mana telah sesuai dengan unsur-unsur pelaksanaan diversi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Faktor yang menghambat terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Makassar District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the research on the implementation of diversion efforts carried out by the public prosecutor on child criminal cases at the Makassar District Prosecutor's Office have been carried out well from a procedural perspective. Implementation carried out by the enforcement apparatus is in accordance with the law on the juvenile justice system and the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia. However, in reality in the implementation of diversion at the Makassar District Prosecutor's Office, there are often children who repeat the crime so that the Public Prosecutor does not seek diversion but instead delegates the case file to the Makassar District Court, which is in accordance with the elements of the diversion implementation itself as regulated in Article 7. Paragraph 2 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. Factors that hinder the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor include: legal substance, legal structure and legal culture.

Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian : Studi Kasus Di Kota Makassar 2017-2020 Yudha Kuswara; Ilham Abbas; Hardianto Djanggih
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The research objective is to analyze law enforcement related to the case of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar and efforts to overcome the acts of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar. The research method used was juridical empirical with the research location at the Makassar Police Headquarters. The results showed that vigilante action could be processed just like a crime in general and vigilante actors could be processed as long as there were parties or relatives who felt aggrieved or objected. Cases of vigilante action can be prosecuted even though there are no specific regulations yet, but there is a tendency to commit crimes of mistreatment andbeatings. The efforts of the police and the community in overcoming the act of vigilantism are pre-emptive, preventive and repressive efforts, as well as the effectiveness of a community figure. Abstrak Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terkait dengan kasus tindakan main hakim sendiri(Eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana pencurian di kota Makassar dan upayapenanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap pelaku tindakpidana pencurian di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polrestabes Makassar hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya dan pelaku main hakim sendiri dapat diproses sepanjang adanya pihak atau kerabatnya yang merasa dirugikan atau keberatan. Kasus tindakan main hakim sendiri dapat diproses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif, dan juga keefektifitasan suatu tokoh masyarakat.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search