Implementasi Kebijakan Hukum untuk Meningkatkan Pengaturan dan Penertiban pada Jalan Nasional: Studi Kasus pada Ketertiban Lalu Lintas dan Mobilitas Masyarakat

Yunanda Raharjanto (Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD)
Bram Hertasning (Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Badan Kebijakan Transportasi)
Febrianto Fatah Yogatama (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Jurnal Penelitian Transportasi Darat
Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Darat

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan hukum terkait kewenangan dalam pengaturan dan penertiban pada jalan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau doktrinal. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan implementasi kebijakan hukum yang sesuai dengan aturan jalan Nasional sehingga terjadi ketertiban lalu lintas dan mobilitas yang aman dan selamat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis, pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memiliki kewenangan sebagai pengawas dan pengelola jalan nasional. Pemerintah daerah secara yuridis juga memiliki kewenangan dalam menegakkan ketertiban umum melalui lembaga terkait yang tercantum dalam peraturan daerah mengenai ketertiban umum. Penggunaan ruang manfaat dan ruang milik jalan di jalan nasional di luar fungsi lalu lintas perlu ditertibkan karena dampaknya yang signifikan terhadap timbulnya kemacetan. Implementasi regulasi dan koordinasi antarsektor sangat penting guna menertibkan lalu lintas dan mengelola jalan nasional sebagai salah satu upaya dalam mendukung mobilitas masyarakat yang aman dan nyaman.