<![CDATA[This article discusses the development of Administrative Law (HAN) and the implementation of Law Number 30 of 2014 on Government Administration within the context of governance practices in Indonesia. This study employs a library research method, with primary data sources consisting of legislation, court decisions, and official state documents, and secondary sources including textbooks, scholarly journals, and relevant academic publications. In addition, a juridical-empirical approach is applied to analyze regulations and evaluate the implementation of HAN along with the challenges encountered in practice. The findings indicate that HAN plays a central role in regulating governmental actions, establishing control mechanisms, and ensuring legal protection for citizens, with the ultimate goal of promoting good governance—emphasizing transparency, accountability, effectiveness, efficiency, rule of law, and public participation. Nevertheless, its implementation continues to face obstacles, such as limited bureaucratic capacity, rigid administrative culture, and low public legal awareness. The practical implications highlight the need to strengthen institutional capacity, improve the legal culture among public officials, simplify administrative procedures, disseminate HAN principles, and optimize digitalization of public services. Through these measures, the implementation of Law No. 30 of 2014 is expected to be more effective in supporting transparent, accountable, and responsive governance. Artikel ini membahas perkembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) dan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, serta sumber sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Selain itu, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis regulasi dan mengevaluasi implementasi HAN beserta tantangan yang dihadapi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa HAN memiliki peran sentral dalam mengatur tindakan pemerintah, mekanisme kontrol, serta perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan tujuan utama mendorong terciptanya good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa kapasitas aparatur yang terbatas, budaya birokrasi yang kaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan budaya hukum aparatur, penyederhanaan prosedur administrasi, sosialisasi prinsip HAN, serta pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi UU No. 30 Tahun 2014 diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
