Hamka Hamka
Universitas Islam Ahmad Dahlan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE LAW AND THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT ADMINISTRATION ACT IN INDONESIA Hartati M; Hamka Hamka
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i2.4162

Abstract

This article discusses the development of Administrative Law (HAN) and the implementation of Law Number 30 of 2014 on Government Administration within the context of governance practices in Indonesia. This study employs a library research method, with primary data sources consisting of legislation, court decisions, and official state documents, and secondary sources including textbooks, scholarly journals, and relevant academic publications. In addition, a juridical-empirical approach is applied to analyze regulations and evaluate the implementation of HAN along with the challenges encountered in practice. The findings indicate that HAN plays a central role in regulating governmental actions, establishing control mechanisms, and ensuring legal protection for citizens, with the ultimate goal of promoting good governance—emphasizing transparency, accountability, effectiveness, efficiency, rule of law, and public participation. Nevertheless, its implementation continues to face obstacles, such as limited bureaucratic capacity, rigid administrative culture, and low public legal awareness. The practical implications highlight the need to strengthen institutional capacity, improve the legal culture among public officials, simplify administrative procedures, disseminate HAN principles, and optimize digitalization of public services. Through these measures, the implementation of Law No. 30 of 2014 is expected to be more effective in supporting transparent, accountable, and responsive governance. Artikel ini membahas perkembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) dan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, serta sumber sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Selain itu, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis regulasi dan mengevaluasi implementasi HAN beserta tantangan yang dihadapi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa HAN memiliki peran sentral dalam mengatur tindakan pemerintah, mekanisme kontrol, serta perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan tujuan utama mendorong terciptanya good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa kapasitas aparatur yang terbatas, budaya birokrasi yang kaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan budaya hukum aparatur, penyederhanaan prosedur administrasi, sosialisasi prinsip HAN, serta pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi UU No. 30 Tahun 2014 diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
THE INTEGRATION OF VALUES OF RELIGIOUS MODERATION IN THE MAPPOGAU SIHANUA TRADITION IN SINJAI REGENCY A SOCIO-CULTURAL AND ISLAMIC JURISPRUDENCE ANALYSIS Hamka Hamka; Indra Satriani; Abd Raziq; Ardi Ardi; Kahar Kahar; Aulia Rahmawati Kahar
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v8i1.4443

Abstract

Abstract This study aims to analyze the integration of values of religious moderation within the Mappogau Sihanua tradition in Sinjai Regency through a sociocultural and Islamic jurisprudence approach, as well as to examine its contribution to strengthening a tolerant and peaceful religious life. This study is a field study employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, involving traditional leaders, religious figures, and local residents as informants. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions using triangulation as a validation technique. The research results indicate that the integration of religious moderation values within the Mappogau Sihanua tradition is reflected in the values of tolerance, deliberation, solidarity, and respect for local culture, which are manifested in the community’s social practices. From an Islamic jurisprudence perspective, this tradition is acceptable under the principle of al-‘ādah muḥakkamah and the wasathiyah approach, provided it does not contradict the principle of tawhid, with a reinterpretation of practices deemed controversial. This tradition also contributes significantly to strengthening social harmony, preventing socio-religious conflicts, and serving as a medium for the contextual and practical internalization of the values of religious moderation. Thus, the Mappogau Sihanua tradition functions as a model of integration between religion and culture in building an inclusive, tolerant, and just society. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam tradisi Mappogau Sihanua di Kabupaten Sinjai melalui pendekatan sosiokultural dan fikih Islam, serta mengkaji kontribusinya terhadap penguatan kehidupan beragama yang toleran dan damai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sebagai validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai moderasi beragama dalam tradisi Mappogau Sihanua tercermin dalam nilai toleransi, musyawarah, kebersamaan, dan penghargaan terhadap budaya lokal yang terwujud dalam praktik sosial masyarakat. Dari perspektif fikih Islam, tradisi ini dapat diterima melalui kaidah al-‘ādah muḥakkamah dan pendekatan wasathiyah, selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, dengan reinterpretasi terhadap praktik yang dianggap kontroversial. Tradisi ini juga berkontribusi signifikan dalam memperkuat harmoni sosial, mencegah konflik sosial-keagamaan, serta menjadi media internalisasi nilai moderasi beragama secara kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, tradisi Mappogau Sihanua berfungsi sebagai model integrasi antara agama dan budaya dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadaban.