<![CDATA[Penelitian ini mengkaji secara normatif struktur peradilan dan kewenangan hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia. Sistem peradilan perdata Indonesia dibangun di atas empat tingkatan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing memiliki kompetensi absolut dan relatif yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Hakim sebagai organ utama peradilan diberikan kewenangan luas yang bersumber dari Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan peraturan perundang-undangan derivatif lainnya. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan konseptual conceptual approach, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan hakim perdata tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh asas ultra petita, asas audi alteram partem, serta prinsip-prinsip kemandirian yudisial yang dijamin Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini juga mengidentifikasi problematika struktural, khususnya tumpang-tindih kompetensi antar lembaga peradilan dan lemahnya implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik. Rekomendasi yang diajukan mencakup harmonisasi regulasi hukum acara dan penguatan mekanisme pengawasan yudisial.]]>
Copyrights © 2026
