Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Comparative Regulatory Models for MSME Financial Contract Protection in Indonesia and Philippines Rizha Claudilla Putri; Erisa Ardika Prasada; Moulyta Elgi Trinanda
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.31777

Abstract

This article explores the legal protections available to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) when entering contractual relationships with Financial Service Providers (FSPs) in Indonesia and the Philippines. The study departs from the recurring problem of unequal bargaining positions and the widespread use of standard-form contracts that limit MSMEs' ability to negotiate essential terms. Using a normative legal method supported by statutory analysis and a comparative approach, the research examines the principal regulatory instruments in both jurisdictions—Indonesia's OJK Regulation No. 22 of 2023 and the Philippines' Republic Act No. 11765. The discussion focuses on contractual principles, duties related to market conduct, transparency obligations, and the mechanisms available for consumer protection and enforcement. The comparison demonstrates that Indonesia's regulatory framework emphasizes preventive safeguards, while the Philippines adopts a more assertive model that combines remedial measures, adjudicatory powers, and stronger consumer-oriented guarantees. The findings suggest that Indonesia could enhance its system by reinforcing principle-based supervision, improving suitability assessments, and strengthening its dispute-resolution framework. Through this analysis, the article contributes to ongoing debates on how ASEAN countries might align their approaches to MSME protection in financial contracting. Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ketika menjalin hubungan kontraktual dengan Penyedia Jasa Keuangan (LKM) di Indonesia dan Filipina. Studi ini berangkat dari masalah yang berulang mengenai posisi tawar yang tidak setara dan penggunaan luas kontrak standar yang membatasi kemampuan UMKM untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan penting. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang didukung oleh analisis undang-undang dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji instrumen regulasi utama di kedua yurisdiksi—Peraturan OJK Indonesia No. 22 Tahun 2023 dan UU Republik Filipina No. 11765. Diskusi berfokus pada prinsip-prinsip kontraktual, kewajiban terkait perilaku pasar, kewajiban transparansi, dan mekanisme yang tersedia untuk perlindungan dan penegakan hukum konsumen. Perbandingan menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia menekankan perlindungan preventif, sementara Filipina mengadopsi model yang lebih tegas yang menggabungkan tindakan perbaikan, kewenangan peradilan, dan jaminan yang lebih berorientasi pada konsumen. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan sistemnya dengan memperkuat pengawasan berbasis prinsip, memperbaiki penilaian kesesuaian, dan memperkuat kerangka penyelesaian sengketa. Melalui analisis ini, artikel ini berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana negara-negara ASEAN dapat menyelaraskan pendekatan mereka terhadap perlindungan UMKM dalam kontrak keuangan. Keywords: MSME legal protection; standard-form contracts, market conduct regulation.
Pembuktian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata: Analisis Putusan PN Nabire No. 30/Pdt.G/2020/PN Nabire Moulyta Elgi Trinanda; Muhammad Ivansyah Fadlillah S; Muhammad Valeska Ramadhan
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/xhs80w33

Abstract

This study discusses the position of private deeds as evidence in disputes over land rights transfers through a study of Nabire District Court Decision No. 30/Pdt.G/2020/PN Nabire. A normative-doctrinal approach was used to analyze the provisions of Article 1320 of the Civil Code, Article 164 of the HIR, Article 1866 of the Civil Code, Article 1874 of the Civil Code, and Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997, as well as relevant judicial practices. The results of the analysis show that private deeds obtain probative legitimacy if they are not contested and are combined with factual evidence, such as payment and delivery of the object, so that the judge can form a legal conviction to validate the transfer of rights. Court decisions serve as instruments of temporary administrative legalization without removing the formal obligations of the PPAT, affirming the flexibility of the civil evidence system. These findings emphasize the orientation towards material truth, legal protection for parties acting in good faith, and harmonization between material validity and formal legal certainty, while enriching the doctrine of substantial evidence in civil land disputes in Indonesia.
TANTANGAN HUKUM DAN KEABSAHAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Septiara Elvionita; Moulyta Elgi Trinanda; Raesitha Zildjianda
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4830

Abstract

Perkawinan di era digital menghadirkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan serta pengaturan perkawinan yang dilaksanakan melalui platform digital atau aplikasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perkawinan yang dilakukan secara daring atau melalui aplikasi semakin banyak dijumpai, yang menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukumnya dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul terkait dengan keabsahan perkawinan digital serta pentingnya pembaruan regulasi guna mendukung perkawinan yang dilaksanakan melalui media digital. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul, seperti isu identitas, bukti keabsahan perkawinan, dan perlindungan hak-hak pasangan yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen hukum, serta literatur yang relevan guna memberikan solusi terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh perkawinan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam proses perkawinan, keabsahan perkawinan secara digital masih memerlukan penyesuaian dalam tatanan hukum agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu.  
Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Harumi Ram Tatiana Parengkuan; M. Fadlan Izyan; Naswan Nail; Moulyta Elgi Trinanda
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 1 (2026): Maret : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i1.5918

Abstract

The large number of unlawful act (tort) lawsuits filed in court each year often results in an overwhelming case backlog that remains unresolved, making mediation as an alternative dispute resolution mechanism increasingly crucial to examine. Although Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 mandates mediation in every civil court proceeding, in practice, efforts to achieve a settlement deed (akta perdamaian) in unlawful act cases frequently reach a deadlock. This study aims to evaluate the effectiveness of mediation implementation and to identify the main obstacles that cause the process to function merely as an administrative formality. Employing a normative juridical research method with an analytical approach, this research examines statutory regulations and relevant legal literature concerning dispute resolution mechanisms. The findings reveal that the lack of good faith on the part of disputing parties remains the most dominant factor hindering the mediation process. This issue is further exacerbated by the nature of unlawful act disputes, which often involve emotional dimensions and immaterial damages that are difficult to quantify in precise monetary terms. Additionally, many litigants still perceive mediation as a procedural burden that prolongs legal proceedings rather than as an opportunity to resolve conflicts amicably. As an implication, this study recommends refining the criteria of good faith within the existing regulatory framework to strengthen the binding force of mediation processes. The role of judge-mediators should also be enhanced through more persuasive and facilitative approaches to effectively bridge the parties interests. Strengthening these aspects is expected to shift public perception toward prioritizing amicable settlement, thereby fostering dispute resolution that is more efficient, fair, and capable of providing genuine legal certainty.
Kajian Normatif tentang Struktur Peradilan dan Kewenangan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia Naufal Rahmadika Putra; M. Farrel Al Ghifari; Olyvia Ramadhani Putri; Moulyta Elgi Trinanda
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.858

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara normatif struktur peradilan dan kewenangan hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia. Sistem peradilan perdata Indonesia dibangun di atas empat tingkatan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing memiliki kompetensi absolut dan relatif yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Hakim sebagai organ utama peradilan diberikan kewenangan luas yang bersumber dari Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan peraturan perundang-undangan derivatif lainnya. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan konseptual conceptual approach, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan hakim perdata tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh asas ultra petita, asas audi alteram partem, serta prinsip-prinsip kemandirian yudisial yang dijamin Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini juga mengidentifikasi problematika struktural, khususnya tumpang-tindih kompetensi antar lembaga peradilan dan lemahnya implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik. Rekomendasi yang diajukan mencakup harmonisasi regulasi hukum acara dan penguatan mekanisme pengawasan yudisial.
Kepastian Hukum Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Court) Moulyta Elgi Trinanda; Queena Allysa Kinanti; Lira Ayu Anggraini
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.8534

Abstract

The digital transformation of Indonesia’s judicial system through the implementation of e-court represents a judicial reform aimed at achieving a simple, fast, and low-cost legal process. However, the digitization of civil case proceedings raises concerns regarding legal certainty, particularly in the application of the principle of audi et alteram partem as a fundamental doctrine ensuring equal opportunity for parties to be heard. This study aims to analyze the normative regulation of the audi et alteram partem principle in Indonesian civil procedural law, examine its implementation within the e-court system, and assess whether its application provides adequate legal certainty for litigants. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of statutory regulations, legal doctrines, and relevant academic journals. The findings indicate that normatively, the e-court system accommodates the right to be heard through electronic case registration, summons, hearings, and submission of documents. Nevertheless, technical obstacles, disparities in digital literacy, and potential deficiencies in electronic notification mechanisms may affect the effective protection of parties’ rights. It is concluded that the implementation of the audi et alteram partem principle in e-court has a sufficient legal foundation, yet requires further technical and regulatory strengthening to ensure optimal legal certainty.
Pertanggungjawaban Hukum atas Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Limbah Perusahaan melalui Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh Nazvia Alyssa Dwi Utami; Amanda Amanda; Moulyta Elgi Trinanda
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8595

Abstract

Industrial development in Indonesia has significantly contributed to national economic growth; however, it also poses potential risks of environmental pollution when corporate waste management is not conducted properly. Environmental pollution resulting from corporate waste activities may cause harm to surrounding communities, including health problems, ecosystem degradation, as well as material and immaterial losses. In this context, the class action mechanism serves as a relevant legal instrument to collectively advocate for the rights of affected communities. This study aims to analyze the implementation of the class action mechanism in environmental pollution cases based on Decision Number 29/Pdt.G/2023/PN.Skh and to evaluate its effectiveness in providing legal protection and restoring the rights of affected communities. This research employs normative legal research using statute approach, case approach, and conceptual approach. The findings indicate that the class action mechanism in the aforementioned decision fulfilled the requirements of numerosity, commonality, typicality, and adequacy of representation as regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2002. Procedurally, the class action proved effective in enhancing access to justice, ensuring judicial efficiency, and strengthening the protection of the constitutional right to a good and healthy environment. However, its substantive effectiveness remains dependent on the fulfillment of formal requirements, the quality of evidence presented, and the consistent application of environmental law principles by judges. Therefore, the class action mechanism constitutes an important instrument in environmental law enforcement, yet it requires consistent regulatory support and judicial practice to achieve optimal ecological justice.
Perbandingan Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Sheren Devillia Rasyah; Lady Ramadhani; Alya Ramadhani Hariman; Moulyta Elgi Trinanda
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8598

Abstract

This study examines the comparison between litigation and Alternative Dispute Resolution (ADR) in resolving business conflicts in Indonesia. The increasingly complex nature of business activities has led to a variety of conflicts, such as breach of contract, share ownership disputes, and payment issues, which require efficient resolution methods that provide legal certainty. This study aims to explore the characteristics, procedures, advantages, and disadvantages of dispute resolution through litigation and ADR, which include negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. The method applied is normative juridical, drawing on legislation, legal doctrine, and relevant literature. The research findings indicate that litigation offers stronger legal certainty through binding court decisions and organized procedures, but is often time-consuming, expensive, and produces win-lose outcomes. On the other hand, ADR offers flexibility, confidentiality, efficiency, and the opportunity to reach mutually beneficial solutions, although in some situations it requires court confirmation for enforcement. Therefore, the choice of dispute resolution method needs to be adjusted to the nature of the conflict, the relationship between the parties, and the need for legal certainty.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Tidak Cair Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Nyayu Maliqa Qays Sinna; Syahda Maulia Qolbi; Viraliza Ramadonna; Moulyta Elgi Trinanda
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8617

Abstract

Disputes over unpaid insurance claims are a problem that frequently arises in insurance practice and can harm consumers both financially and psychologically, while also reducing public trust in the insurance industry. Such disputes are generally triggered by differing interpretations of policy provisions, alleged breaches of the good-faith principle, and administrative obstacles, which ultimately lead to civil conflicts between the insured and the insurer. To provide access to dispute resolution that is faster, fairer, and more affordable than litigation, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) established the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan/LAPS SJK) through OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020. This study aims to analyze the mechanism for resolving disputes over unpaid insurance claims through LAPS SJK and to assess its effectiveness in providing legal protection and legal certainty for consumers. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, through an examination of primary, secondary, and tertiary legal materials related to contracts, insurance, consumer protection, and alternative dispute resolution. The findings show that LAPS SJK has the authority to handle civil disputes in the financial services sector, including insurance disputes, provided that the parties have a written agreement and have first pursued internal dispute resolution (Internal Dispute Resolution/IDR). Dispute resolution at LAPS SJK is conducted through mediation and arbitration. Mediation is facilitated by a mediator to encourage the parties to reach a settlement agreement, which may be reinforced into a Deed of Settlement (Akta Perdamaian) that is final, binding, and enforceable. If mediation fails, arbitration offers a more determinative resolution through a final and binding award that can be enforced after being registered with the District Court. Overall, LAPS SJK is considered effective because its procedures are structured, time-bound, and provide a fee waiver for mediation in retail and small-claim cases up to IDR 750,000,000. However, its effectiveness remains conditional, as it depends on the existence of a written agreement between the parties, the obligation to undergo IDR, and good faith in the mediation process.