Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai atas Barang Pinjaman

Putri Annisa Rizal (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung)
N Eva Fauziah (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung)
Iwan Permana (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung)

Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
423-430

Abstract. The practice of pawning is commonplace in society and has evolved into various forms, both formally through pawnshops and informally through individuals. The practice of pawning in Sukarapih Village involves pawning items not owned (borrowed goods) as collateral for debt. This practice raises legal issues regarding the validity of such pawning. This study aims to analyze the practice of pawning borrowed goods in Sukarapih Village, analyzing Sharia Economic Law. This study employed a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through interviews and documentation. Data analysis was conducted using ownership theory, the 'ariyah contract theory, and the rahn contract theory. The results indicate that the practice of pawning borrowed goods without the owner's permission violates the basic principles of the 'ariyah contract and the valid requirements of the rahn contract in Islamic law. Pawned goods that are not legally owned by the rahin cannot be used as collateral unless there is clear permission from the owner. Therefore, this kind of practice is not in accordance with the principles of Sharia Economic Law, namely the principle of monotheism, the principle of justice, the principle of freedom and responsibility, the principle of maslahah, and the principle of transparency and trust, also contains violations of property rights, and can potentially cause injustice for both the owner of the goods and the recipient of the pledge. Abstrak. Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan dan telah berkembang dalam berbagai bentuk, baik secara formal melalui lembaga pegadaian maupun informal yang dilakukan individu. Implementasinya pada praktik gadai yang dilakukan di Desa Sukarapih menggadaikan barang yang bukan milkinya (barang pinjaman) sebagai jaminan utang. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan praktik gadai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik gadai atas barang pinjaman di Desa Sukarapih dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kepemilikan, teori akad ‘ariyah, dan teori akad rahn. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai atas barang pinjaman tanpa seizin pemilik melanggar prinsip dasar akad ‘ariyah dan syarat sah akad rahn dalam hukum Islam. Barang gadai yang bukan milik rahin secara tidak sah tidak dapat dijadikan jaminan, kecuali telah ada izin jelas dari pemilik barang. Oleh karena itu, praktik semacam ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan bertanggung jawab,prinsip maslahah,dan prinsip amanah transparansi, juga mengandung pelanggaran hak milik, dan dapat berpotensi menimbulkan ketidak adilan bagi pemilik barang maupun penerima gadai.