Whistleblower memiliki peran penting dalam mengungkap praktik persaingan usaha tidak sehat, terutama pelanggaran yang dilakukan secara tertutup, seperti kartel dan persekongkolan tender. Informasi dari pihak yang mengetahui adanya pelanggaran dapat membantu proses penegakan hukum, tetapi pengaturan mengenai whistleblower dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih memerlukan penguatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan whistleblower dalam praktik persaingan usaha tidak sehat serta penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku, dan jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur whistleblower secara eksplisit dan komprehensif. Dalam penerapannya, informasi dari pelapor dapat menjadi pintu masuk bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran persaingan usaha. Namun, efektivitas peran tersebut memerlukan mekanisme pelaporan yang jelas serta perlindungan hukum bagi pelapor. Oleh karena itu, penguatan pengaturan dan perlindungan whistleblower diperlukan untuk mendukung penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Kata kunci: whistleblower, persaingan usaha tidak sehat, perlindungan hukum, KPPU.
Copyrights © 2026