Arie Ventje Sendow
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN FIKTIF NEGATIF DAN FIKTIF POSITIF YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Seflin Andari Juanisa Naleng; Josepus J. Pinori; Arie Ventje Sendow
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang penyebab adanya Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengetahui bagaimana konstruksi hukum terhadap kasus fiktif negatif dan fiktif positif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus, dengan kesimpulan yaitu: 1. Konsep dari fiktif negatif diatur dalam pasal 3 undang-undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian undang-undang ini mengalami perubahan oleh no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no. 5 tahun 1986, tentang peradilan tata usaha negara yang kemudian mengalami perubahan kembali oleh undang-undan no. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Konsep fiktif negatif kemudian mengalami perubahan makna setelah lahirnya undang-undang no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Perubahan tersebut kemudian mengubah konsep fiktif negatif menjadi konsep fiktif positif. Konsep dari keputusan fiktif positif ini diatur dalam pasal 53 undang-undang no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 2. Baik konstruksi hukum fiktif negatif maupun positif memiliki tujuan untuk menjaga kepastian hukum, meskipun keduanya melibatkan situasi yang tidak mencerminkan kenyataan secara langsung. Konstruksi fiktif negatif digunakan untuk mengatur keadaan yang sebenarnya tidak terjadi agar hukum tetap memberikan perlindungan, sedangkan konstruksi fiktif positif mengakui atau memvalidasi keadaan atau peristiwa yang secara faktual tidak ada agar memberikan kejelasan hukum dalam hubungan antar pihak yang terlibat. Keduanya adalah alat untuk mencapai keadilan dan keteraturan dalam sistem hukum, meskipun keduanya beroperasi dengan cara yang berbeda. Kata Kunci : Fiktif Negatif, Fiktif Positif, Pengadilan Tata Usaha Negara
PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENGUNGKAPAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA Jeremia Nathanael Paendong; Arie Ventje Sendow; Nike Kelly Rumokoy
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Whistleblower memiliki peran penting dalam mengungkap praktik persaingan usaha tidak sehat, terutama pelanggaran yang dilakukan secara tertutup, seperti kartel dan persekongkolan tender. Informasi dari pihak yang mengetahui adanya pelanggaran dapat membantu proses penegakan hukum, tetapi pengaturan mengenai whistleblower dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih memerlukan penguatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan whistleblower dalam praktik persaingan usaha tidak sehat serta penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku, dan jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur whistleblower secara eksplisit dan komprehensif. Dalam penerapannya, informasi dari pelapor dapat menjadi pintu masuk bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran persaingan usaha. Namun, efektivitas peran tersebut memerlukan mekanisme pelaporan yang jelas serta perlindungan hukum bagi pelapor. Oleh karena itu, penguatan pengaturan dan perlindungan whistleblower diperlukan untuk mendukung penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Kata kunci: whistleblower, persaingan usaha tidak sehat, perlindungan hukum, KPPU.