Penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan restoratif tercermin dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember tanpa menempatkan keadilan restoratif sebagai prosedur formal baru dalam perkara keluarga. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal secara terbatas. Bahan empiris berasal dari empat informan, yaitu satu hakim, satu mediator, dan dua pihak berperkara. Oleh karena itu, temuan diposisikan sebagai studi kasus terbatas dan tidak digeneralisasi sebagai pandangan seluruh hakim Pengadilan Agama Jember. Analisis mengoperasionalkan lima nilai, yaitu dialog, partisipasi, pemulihan dampak konflik, tanggung jawab orang tua, serta keselamatan dan kepentingan terbaik anak, kemudian membandingkan catatan wawancara dengan peraturan, pedoman peradilan, dan kajian putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai restoratif paling tampak pada orientasi kepentingan anak, penggunaan mediasi sebagai ruang dialog, upaya mempertahankan hubungan yang aman dengan kedua orang tua, dan keberlanjutan tanggung jawab setelah hak asuh ditetapkan. Data tidak menunjukkan keadilan restoratif sebagai mekanisme formal yang berdiri sendiri. Empat kendala ditemukan, yaitu keterbatasan informasi psikososial, keterbatasan pembuktian kebutuhan anak, kebutuhan kontekstualisasi norma hadhanah, dan persoalan sistemik dalam keberlanjutan tanggung jawab pascaputusan. Asesmen psikologi karena itu ditempatkan sebagai dukungan pembuktian yang mungkin digunakan, bukan sebagai praktik yang telah terbukti rutin. Nilai restoratif hanya relevan sepanjang tunduk pada keselamatan anak, kepentingan terbaik anak, hukum acara, dan norma hadhanah yang berlaku.
Copyrights © 2026