Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Perspektif Hukum Islam Ahmad Yasin Imam Burhan
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i1.3

Abstract: The formulation of the research problem is: (1) What are the types of juvenile delinquency? (2) What are the factors that cause juvenile delinquency? (3) What is the responsibility of parents towards children in overcoming juvenile delinquency from the perspective of Islamic law? to answer these problems this study used field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by means of (1) Observation (2) Interview (3) Documentation. Data obtained by (1) data reduction (2) data presentation (3) conclusion. The results of this study indicate: (1) Types of juvenile delinquency: drinking, dating, gambling, wild racing. (2) Parents fail to give rules to their children, inability of parents to provide for children's needs, lack of attention to children's time outside the home, indifferent to children's social friends, never teach children lessons when they make mistakes. Meanwhile, external factors are the environment that is less profitable, likes to join in the bad behaviour of friends, never chooses friends. (3) The obligation of parents towards children according to the perspective of Islamic family law itself is very heavy, parents are obliged to educate their sons and daughters so that according to religious expectations for the future life, especially in educating their morals to overcome juvenile delinquency. Keywords: Responsibility, Juvenile Delinquency, Islamic Family Law. Abstrak: Rumusan Masalah Penelitian ini adalah: (1) Apa saja jenis-jenis kenakalan remaja? (2) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja? (3) Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mengatasi kenakalan remaja perspektif hukum Islam?. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara (1) Observasi 2) Wawancara (3) Dokumentasi, Data yang diperoleh dengan cara {1} Reduksi Data {2} Penyajian Data {3} Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Jenis-jenis kenakalan remaja : mabuk-mabukan pacaran, judi, balapan liar. (2) Orang tua gagal dalam memberikan peraturan pada anaknya, ketidak mampuan orang tua dalam mencukupi kebutuhan anak, kurang perhatian terhadap waktu anak di luar rumah, acuh terhadap teman bergaul anak, tidak pernah memberikan pelajaran pada anak saat melakukan kesalahan. Sedangkan, faktor eksternal ialah lingkungan yang kurang menguntungkan, suka ikut tingkah laku buruk teman, tidak pernah memilah memilih teman. (3) Kewajiban orang tua terhadap buah hati menurut perspektif hukum keluarga islam sendiri sangat berat, orang tua berkewajiban mendidik putra putrinya supaya sesuai harapan secara agama untuk kehidupan mendatang, terutama dalam mendidik akhlaknya untuk mengatasi kenakalan remaja.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kenakalan Remaja, Hukum Keluarga Islam

Efektivitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Mohammad Ardhi Wildan; Moh. Ali Syaifudin Zuhri
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i1.4

Abstract: In wedding administration, the Puger District Religious Affairs Office is assisted by a Modin in each village to complete the documents needed for marriage. When there is a prospective bride and groom who is less than 19 years old, a Modin provides an explanation, direction and insight that this is considered an early marriage. This is done so that people think twice about getting married at an early age. Therefore, the research conducted by researchers discusses "The Effectiveness of Modin's Role in Preventing Early Marriage in Puger District, Jember Regency". The focus of the research discussed includes: 1) What factors cause the people of Puger District, Jember Regency to carry out early marriages. 2) How effective is Modin's role in preventing early marriage in Puger District, Jember Regency. This research uses empirical legal research methods with a sociological approach. This research is also qualitative in nature which will produce descriptive data. The conclusions of this research are: 1) The reasons that cause the people of Puger District, Jember Regency to carry out early marriage include their own desires, parents' desires, lack of education, low economic conditions, promiscuity that occurs in the surrounding environment. 2) The effectiveness of Modin's role in preventing early marriage in Puger District, Jember Regency has not been fully implemented because more people continue to have early marriage. The Modins have provided explanations, directions and suggestions to prospective brides and grooms to postpone their marriage until they are of sufficient age. However, everything comes back to the community or the bride and groom who carry out the wedding.Keywords: Effectiveness, Role of Modin, Early Marriage. Abstrak: Dalam administrasi pernikahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger dibantu oleh seorang Modin yang berada di masing-masing desa untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk menikah. Ketika ada calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun, seorang Modin memberikan sebuah penjelasan, arahan, dan wawasan bahwa hal itu termasuk pernikahan dini. Hal itu dilakukan agar masyarakat berfikir ulang untuk menikah pada usia dini. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”. Fokus penelitian yang dibahas diantaranya: 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini. 2) Bagaimana efektifitas peran Modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini juga bersifat kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Alasan yang menjadi faktor penyebab masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan dini antara lain keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, putusnya pendidikan, kondisi ekonomi yang rendah, pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan sekitar. 2) Efektifitas peran Modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember belum sepenuhnya terlaksana karena lebih banyak masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan usia dini. Para Modin telah memberikan penjelasan, arahan, sekaligus saran kepada calon pengantin agar menunda pernikahannya sampai usianya telah mencukupi. Akan tetapi, semuanya kembali kepada masyarakat atau calon pengantin yang melaksanakan pernikahan tersebut.Kata Kunci: Efektifitas, Peran Modin, Pernikahan Usia Dini.

Tradisi Rokat Calon Pengantin Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo) Isna Afida; Fathor Rahman
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i1.5

Abstract: Based on the background and history of the rokat tradition, the bride and groom who have odd brothers and sisters should carry out the tradition with several predetermined requirements. The rokat tradition is a tradition of flushing with water accompanied by several kinds of flowers. Before the flush procession is held, it is preceded by the hataman al-Qur'an first juxtaposed with some of these requirements such as, tumpeng, sandingan, fruit with seven kinds. Then proceed with the watering procession which also has conditions such as, myopic, water of seven kinds, shroud, and others. If some of these requirements are lacking, then this rokat tradition cannot be said to have been implemented or rejected and is considered still not implemented. Regarding the diverse response of the community, the majority of the community accepts and preserves the tradition of this bride-to-be. 3) Viewed from the perspective of urf, it can be concluded that carrying out this rokat tradition is okay, falls into the category of urf/which does not contradict Islamic law (urf shahihah).Keywords: Tradition, Rokat Bride To Be, `Urf. Abstrak: Berdasarkan latar belakang dan sejarah tradisi rokat, yaitu calon pengantin yang memiliki saudara laki-laki dan perempuan ganjil hendaknya melangsungkan untuk melaksanakan tradisi tersebut dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Tradisi rokat merupakan tradisi siraman dengan air yang disertai dengan beberapa macam bunga. Sebelum prosesi siraman dilangsungkan, di dahulukan dengan hataman al-Qur’an terlebih dahulu dengan disandingkan dengan beberapa persyaratan tersebut seperti, tumpeng, sandingan, buah dengan tujuh macam. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyiraman yang juga terdapat syarat seperti, rabunan, air dengan tujuh macam, kain kafan, dan lain-lain. Jika dari beberapa persyaratan tersebut terdapat kekurangan maka tradisi rokat ini tidak bisa dikatakan bahwa telah dilaksanakan atau ditolak dan dianggap masih belum melaksanakan. Mengenai respons masyarakat yang beragam namun mayoritas masyarakat menerima dan melestarikan tradisi rokat calon pengantin ini. 3) Ditinjau dari perspektif ‘urf maka bisa disimpulkan bahwa melaksanakan tradisi rokat ini boleh-boleh saja, masuk dalam kategori urf/yang tidak bertentangan dengan hukum islam (urf shahihah).Kata Kunci: Tradisi, Rokat Calon Pengantin, ‘Urf.

Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) Sukmawati; Ahmad Junaidi
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i1.6

Abstract: This article aims to examine the rights and position of children resulting from unregistered marriages in the Constitutional Court decision No.46/PUU-VIII/2010 based on Islamic family law, as well as the status of inheritance rights of children resulting from unregistered marriages according to Constitutional Court decision No.46/PUUVIII/2010. This research uses a type of normative legal research with a statutory approach, case studies and conceptual approaches. The results of this research show that firstly, the Constitutional Court's decision provides legal protection for children who have been born in an unregistered marriage between their parents. This has a legal impact, that the child has a civil relationship with the father. Second, in Islamic inheritance law, the conditions and pillars of a marriage that have been carried out in accordance with the Shari'a become a valid marriage, even though in this era registration is required. This does not invalidate the lineage to the father, because the lineage relationship is formed from a siri marriage which is valid according to the pillars and terms of marriage.Keywords: Inheritance, Children Resulting from Siri Marriage, Islamic Family Law. Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hak serta kedudukan anak hasil kawin siri dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 berdasarkan hukum keluarga Islam, serta status hak waris anak hasil kawin siri sesuai putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama pada putusan MK tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang telah dilahirkan atas perkawinan siri oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut memberikan dampak hukum, bahwa anak memiliki hubungan keperdataan dengan bapak. Kedua dalam hukum waris Islam bahwa syarat dan rukun perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai syariat menjadi perkawinan yang sah kendati pada era ini diperlukan pencatatan. Hal tersebut tidak membatalkan nasab kepada bapak, karena hubungan nasab terbentuk dari perkawinan siri yang sah menurut rukun dan syarat perkawinan.Kata Kunci: Waris, Anak Hasil Nikah Siri, Hukum Keluarga Islam.

Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr Risma Wulandari
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i1.7

AbstractThis research is entitled Analysis of Islamic law in the judge's consideration of the decision of the Mojokerto Religious Court (PA) No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Regarding Gamblers and Khamr Drinkers as a result of divorce. In the explanation of article 39 paragraph 2 of the Marriage Law, it is explained that divorce can occur for a reason, namely one of the parties commits adultery or becomes a drunkard, gambler or so on which is difficult to recover from and is carried out continuously (habit). Researchers took this title because a quite dangerous factor in the continuity of a household is the problem of gambling because it can cause new problems that disturb and damage the household. The research objectives are as follows: 1. To find out the decision of the Mojokerto Religious Court No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr concerning Gamblers and Khamr Drinkers as a Cause of Divorce. 2. To find out the judge's considerations regarding the decision in case No: 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. This is to find out the judge's considerations regarding the decision in case No. 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. The results of the analysis carried out by the researchers were that the case was decided by the panel of judges at the Mojokerto Religious Court which granted the decision based on the fact that the husband was gambling which caused quarrels and disharmony in the household.Keywords: Islamic Law, Gamblers, Khamr Drinkers. Abstrak: Penelitian ini berjudul Analisis hukum Islam dalam pertimbangan hakim putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai akibat terjadinya perceraian. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena ada alasan yaitu salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi atau sebagainya yang sulit untuk sembuh dan dilakukan terus menerus (kebiasaan). Peneliti mengambil judul tersebut karena faktor yang cukup bahaya dalam kelangsungan rumah tangga adalah permasalahan tentang perjudian karena bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan baru yang mengganggu dan merusak rumah tangga. Tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai Sebab Terjadinya perceraian. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No: 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No. 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. Hasil analisis yang peneliti lakukan adalah perkara yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan putusan yang didasarkan karena suami melakukan perjudian sehingga menyebabkan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Kata Kunci: Hukum Islam, Penjudi, Peminum Khamr.

Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Terpenuhinya Hak-Hak Anak Dan Istri Dalam Perkara Cerai Talak Muhammad Sirajul Munir; Dwi Setiawan
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i1.8

Abstract: A complicated marriage problem that often occurs in society is divorce. In Islamic law, divorce is permissible. However, although it is permissible in Islam, divorce should be carried out in a situation where other ways to improve the life of a household are not possible. Divorce can be filed by the husband (talak divorce) or by the wife (lawful divorce). Applications for divorce or divorce can be combined with requests for child control, child support, wife's maintenance, and joint property or after the divorce pledge has been made (after the divorce decision has permanent legal force). The focus of this research focuses on the views held by the judges in Bondowoso, as well as the causal and inhibiting factors in deciding the rights of children and wives in divorce cases. From the results of the research that has been done, the researchers found that the view used by the Bondowoso Regency Religious Court judges used a passive attitude towards the absence of the wife's lawsuit, so on the other hand the judge also had an intellectual role for each of his people, what happened in the field was sometimes a wife. does not understand the law so that he does not know that in the process of deciding on divorce a wife can file a lawsuit against a husband, so this really requires the role of the judge as a guide and inform a wife about the problem. That way the judge's view adjusts to the developing (situational) situation. Keywords: Judge’s View, Rights af Wifes and Children, Divorce. Abstrak: Masalah pernikahan yang rumit di masyarakat sering berakhir perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian dilegalkan. Namun, meskipun legal, perceraian harus dilakukan dalam situasi di mana cara-cara lain untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga sudah tidak memungkinkan. Perceraian dapat diajukan oleh suami (cerai talak) atau oleh istri (cerai gugat). Permohonan cerai talak atau cerai gugat dapat digabungkan dengan permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama atau setelah ikrar talak diucapkan (setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap). Fokus penelitian ini menitikberatkan pada pandangan yang dipegang oleh para hakim di Bondowoso, faktor penyebab dan penghambat dalam memutuskan hak-hak anak dan istri dalam perkara perceraian. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pandangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso menggunakan sikap pasif terhadap tidak adanya gugatan istri, maka disisi lain hakim juga memiliki peran intelektual bagi setiap masyarakatnya, yang terjadi di lapangan terkadang seorang istri kurang memahami hukum sehingga tidak mengetahui bahwa dalam proses memutus cerai talak seorang istri dapat mengajukan gugatan terhadap suami, sehingga hal ini sangat membutuhkan peran hakim sebagai pembimbing dan memberitahukan kepada seorang istri mengenai permasalahan tersebut. Dengan begitu pandangan hakim menyesuaikan dengan situasi yang berkembang (situasional). Kata Kunci: Pandangan Hakim, Hak-hak Istri dan Anak, Perceraian

Perlindungan Hukum terhadap Korban Desk Collector Fintech Ilegal Frandy Tarigan; Ana Laela Fatikhatul Choiriyah; Jhon Piter Situmeang; Bintang Mandala Karyudi; Pradana Budi Setiawan
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v2i2.11

Abstract: The use of technology in various aspects of human life creates new challenges for efforts to protect privacy and personal data in Indonesia. The increase in technological literacy rates has become a boomerang for digital users due to the spike in cases of personal data leakage which will reach 143% in 2022. The focus of the research refers to the substance of Law Number 11 of 2008 or Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions which follows. called the ITE Law, and Civil Law as a form of national legal pluralism. Not only that, ownership of personal data can also be equated with property rights because of the droit de suite principle. Then the research method used is a normative juridical research method with various secondary data through a statutory approach, conceptual approach and analytical approach. Keywords: Personal Data, Protection, ITE Law Abstrak: penggunaan teknologi di berbagai lini kehidupan manusia menimbulkan tantangan baru bagi upaya perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia. Peningkatan angka literasi teknologi menjadi bumerang bagi pengguna digital karena lonjakan kasus kebocoran data pribadi yang mencapai 143% pada tahun 2022. Fokus penelitiannya mengacu pada Substansi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, dan Hukum Perdata sebagai bentuk pluralism hukum nasional. Tidak hanya itu, kepemilikan atas data pribadi juga dapat disamakan dengan hak kebendaan karena asas droit de suite. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan berbagai data sekunder melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan, UU ITE

Perbandingan Leasing Dan Ijarah Dalam Hukum Pembiayaan Gatot Iriyanto; Cora Elly Noviati; Encik Lukmanul Hakim; Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v2i1.12

Many people's desires and abilities have private vehicles, motorbikes or cars. So that to meet the needs of the Indonesian people, a new breakthrough has emerged regarding leasing or renting to use goods, which is called leasing, this "leasing" agreement seems to be increasingly popular with the increasing development of industry and trade in Indonesia. In this research, the author wants to compare the understanding of leasing and ijarah. in financing law, in this case the author uses a Normative Juridical type of research using a Legislative approach and a comparative approach. The results of this research found that the use of transactions in leasing financing uses four types of transactions, namely: operating Leases, financial Lease, Leveraged lease and sales type lease, whereas in sharia financing ijarah financing uses two payment methods, namely Contigent to Performance and Not Contigent to Performance. This transaction method is the difference in leasing and ijarah payments Keywords: Leasing; Ijarah; Financing banyaknya keinginan dan kemampuan masyarakat memiliki kendaraan pribadi, motor atau mobil. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia dimunculkannya terobosan baru mengenai sewa guna atau sewa pakai barang yang disebut dengan leasing, perjanjian “leasing “ ini nampak semakin populer dengan semakin berkembangnya industri dan perdagangan di Indonesia, dalam penelitian ini penulis ingin membandingkan mengenai pemahaman Leasing dan ijarah dalam hukum pembiayaan, maka dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan perbandingan, adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Penggunaan transaksi di dalam pembiayaan leasing menggunakan empat jenis transaksi, yaitu: operating Leases, financial Lease, Leveraged lease dan sales type lease sedangkan di dalam pembiayaan syariah pembiayaan ijarah menggunakan dua metode pembayaran di antaranya adalah Contigent to Performance dan Not Contigent to Performance dari metode transaksi ini yang menjadi perbedaan dalam pembayaran leasing dan ijarah. Kata Kunci: Leasing; Ijarah; Pembiayaan

Anak Di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dalam Perkara Wali Adhal Kumulasi Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT) Firda Naziladtur Rizqiyah
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v2i1.14

Abstrack: In terms of positive law, a child means someone who is underage or not yet an adult, called a child who is still under parental supervision. In this case a child who is still a minor files his own case before the law. where there is no firmness regarding the provisions of the age of majority in law to protect the interests of minors which requires a Stipulation from the Court as happened in Stipulation Number 121/Pdt.P/2020/PA.Sit to grant the application filed by the minor because the guardian is reluctant to marry off his child or is called a wali adhal. The objectives of this research, namely: 1) To find out the judge's consideration in determining the case of wali adhal cum marriage dispensation case Number 121/Pdt.P/2020/PA.Sit. 2) To find out that minors can act as applicants in the case of Determination Number 121/Pdt.P/2020/PA.Sit. This type of research uses normative research using the library research method, the legal basis used is primary and secondary legal materials with data collection techniques using documentation techniques. This method uses the Statute Approach, and the Case Approach. The findings in this study concluded that: 1) The basis of the judge's legal considerations in determining the case is in accordance with the arguments of the petition supported by witness testimony and letter evidence, the judge considers prioritizing preventing harm rather than taking advantage of something. 2) Minors can act as applicants in the case of wali adhal cum marriage dispensation in the Religious Court because they have a direct interest in legal certainty as well as the Applicant in this case in an emergency. Keywords: Minors, Wali Adhal, Dispensation of Marriage. Abstrak: Ditinjau dari hukum positif anak memiliki arti seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa disebut dengan anak yang masih dalam pengawasan orang tua. Dalam perkara ini seorang anak yang masih di bawah umur mengajukan perkaranya sendiri di muka hukum. dimana hal tersebut tidak terdapat ketegasan mengenai ketentuan umur dewasa dalam hukum untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur yang mana diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan seperti yang terjadi pada Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit untuk mengabulkan permohonan yang diajukan anak di bawah umur tersebut dikarenakan wali yang enggan untuk menikahkan anaknya atau disebut dengan wali adhal. Tujuan penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali adhal kumulasi dispensasi kawin perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit. 2) Untuk mengetahui anak di bawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan metode library research (penelitian pustaka), dasar hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dengan metode ini digunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Temuan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut sesuai dengan dalil permohonan yang didukung dengan keterangan saksi dan bukti surat, hakim mempertimbangankan dengan diutamakan mencegah kemudharatan daripada mengambil manfaat dari sesuatu. 2) Anak di bawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara wali adhal kumulasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama karena mempunyai kepentingan secara langsung mengenai kepastian hukum begitu juga Pemohon dalam hal ini dalam keadaan darurat. Kata Kunci: Anak Di Bawah Umur, Wali Adhal, Dispensasi Kawin. .

Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Keluarga Islam Fira Safitri; Ahmad Junaidi
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v2i1.15

Abstract: Sadomasochism is an example of sexual deviation which is carried out by injuring or receiving injuries during sexual intercourse to obtain sexual satisfaction. The act of injuring is based on Law no. 23/2004 is categorized as domestic violence. However, this law does not rigidly explain the prohibition of sadomasochism carried out by married couples based on mutual consent. Therefore, researchers will focus their research on the emptiness of these legal regulations. This research is classified as a type of library research that is legal-normative in nature. And there are two approaches, namely, First, the legislative approach (statute approach). Second, the conceptual approach (conceptual approach). The conclusions of this research are: 1) Sadomasochistic behaviours based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is strictly prohibited, even if it is carried out consensually, there are no legal norms that prohibit it. 2) Sadomasochistic behaviours based on Islamic law is completely contrary to the values and rules that regulate husband and wife relationship patterns in the aspect of sexual relations. In the case of sadomasochism carried out based on consensual behaviours, researchers are of the opinion that this is consequently not permissible for three reasons, namely: First, the ethics of sexual relations formulated by Islamic law are oriented towards benefit. Second, the Qur'an and Hadith have expressly prohibited sexual relations that are not virtuous, even if a husband and wife do it based on mutual consent, this has directly committed an act that can destroy themselves. Third, consensual sadomasochism has the potential to harm the goals of marriage that have been formulated in the Qur’an and legal norms. Keywords: Sadomasochism, Domestic Violence, Islamic Family Law. Abstrak: Sadomasokisme merupakan salah satu contoh penyimpangan seksual yang dilakukan dengan cara melukai atau menerima luka pada saat berhubungan badan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan melukai tersebut berdasarkan UU No. 23/2004 dikategorikan sebagai salah satu kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam UU ini tidak dijelaskan secara rigid mengenai pelarangan sadomasokisme yang dilakukan pasangan suami istri atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian pada kekosongan pengaturan hukum tersebut. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan yang bersifat hukum-normatif. Dan pendekatannya ada dua yaitu; Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Perilaku sadomasokisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas sangatlah dilarang, meskipun dalam keadaan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak terdapat norma hukum yang melarangnya. 2) Perilaku sadomasokisme berdasarkan syariat Islam sangatlah bertentangan dengan nilai dan kaidah yang mengatur terkait pola hubungan suami istri dalam aspek hubungan seksualitas. Dalam permasalahan sadomasokisme yang dilakukan atas dasar suka sama suka, peneliti berpendapat bahwa hal tersebut secara konsekuen tidak diperbolehkan dengan tiga alasan yaitu: Pertama, etika hubungan seksual yang dirumuskan syariat Islam berorientasi pada kemaslahatan. Kedua, Alqur’an dan Hadist telah secara tegas melarang hubungan seksual secara tidak ma’ruf, meskipun pasangan suami istri melakukannya atas dasar suka sama suka hal ini secara langsung telah melakukan suatu tindakan yang dapat membinasakan diri sendiri. Ketiga, sadomasokisme dengan dasar suka sama suka berpotensi untuk dapat mencederai tujuan perkawinan yang telah dirumuskan dalam Alquran dan norma hukum. Kata Kunci: Sadomasokisme, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Hasan Basri

Contact Email
achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id

Phone
+6285259733421

Journal Mail Official
jurnalsakinah@uinkhas.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mataram Street No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 68136, East Java, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Hasan Basri

Contact Email achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id

Phone +6285259733421

Journal Mail Official jurnalsakinah@uinkhas.ac.id

Editorial Address Sharia Faculty, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mataram Street No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 68136, East Java, Indonesia

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Hasan Basri

Contact Email
achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id

Phone
+6285259733421

Journal Mail Official
jurnalsakinah@uinkhas.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mataram Street No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 68136, East Java, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA