Artikel ini menganalisis kesenjangan antara ketersediaan hukum pendaftaran nikah secara daring dan rendahnya pemanfaatan jalur tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember pasca-Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Kajian difokuskan pada tiga persoalan, yaitu alasan pemilihan jalur daring atau konvensional, respons kelembagaan KUA, dan tantangan budaya hukum dalam adopsi layanan digital. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data primer diperoleh dari tujuh informan yang terdiri atas kepala KUA, satu staf administrasi, satu mudin, satu pasangan pengguna daring, dan satu pasangan pengguna konvensional. Wawancara dilengkapi observasi dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Rekapitulasi yang tersedia pada saat penelitian Desember 2025 mencatat 725 pendaftaran, dengan 35 pendaftaran (4,83%) melalui jalur daring. Karena informan pengguna hanya dua pasangan, narasi mereka diperlakukan sebagai temuan eksploratif dan tidak digeneralisasi sebagai karakter seluruh pendaftar. Dengan menggunakan UTAUT sebagai kerangka adopsi teknologi dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian menemukan bahwa persepsi manfaat, kemudahan, pengaruh sosial, kepercayaan, serta dukungan pelayanan berpengaruh terhadap kemauan menggunakan SIMKAH, sementara kebiasaan tatap muka tetap kuat. Digitalisasi juga menggeser fungsi sosial mudin. Artikel menawarkan model transisi hibrida-responsif yang memperkuat layanan digital berbantuan tanpa menutup akses langsung bagi masyarakat yang masih membutuhkan pendampingan.
Copyrights © 2026