<![CDATA[Angkutan udara perintis merupakan instrumen negara untuk menjamin konektivitas wilayah terpencil, terdepan, tertinggal, dan perbatasan melalui skema Public Service Obligation. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penyelenggaraan subsidi angkutan udara perintis dengan prinsip-prinsip Public Service Obligation dalam perspektif Tony Prosser sebagai instrumen pelayanan publik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan subsidi angkutan udara perintis telah mencerminkan prinsip kepentingan umum, intervensi negara, kewajiban penyediaan layanan, akses universal, serta keseimbangan antara kompetisi dan pelayanan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam sektor penerbangan, Public Service Obligation tidak harus dilaksanakan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, tetapi dapat diselenggarakan oleh badan usaha angkutan udara, baik badan usaha milik negara maupun swasta, melalui mekanisme seleksi dengan tetap menempatkan negara sebagai pengendali penetapan rute, standar pelayanan, pendanaan, dan pengawasan penyelenggaraan.]]>
Copyrights © 2026
