Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dunia Ilmu Hukum Punggawa Law Review
Sakirah
Universitas Borneo Tarakan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Pemberi Kerja Dalam Sistem Outsourcing Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Sakirah; Siti Rahmaniah Jamaluddin
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.611

Abstract

Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Paradigma Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Transformasi Siti Rahmaniah Jamaluddin; Sakirah
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.612

Abstract

Keuangan negara di Indonesia mengalami perluasan makna yang konsisten berlanjut bahkan setelah reformasi keuangan negara yang terjadi dengan keluarnya tiga paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Perluasan makna tersebut tidak hanya berdampak pada aspek konseptual tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan praktik penegakan hukum terhadap kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan paradoks hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan penerapan teori transformasi untuk menegaskan APBN sebagai batas ideal keuangan negara
Public Service Obligation dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis di Indonesia Siti Rahmaniah Jamaluddin; Sakirah
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/plr.v1i4.307

Abstract

Angkutan udara perintis merupakan instrumen negara untuk menjamin konektivitas wilayah terpencil, terdepan, tertinggal, dan perbatasan melalui skema Public Service Obligation. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penyelenggaraan subsidi angkutan udara perintis dengan prinsip-prinsip Public Service Obligation dalam perspektif Tony Prosser sebagai instrumen pelayanan publik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan subsidi angkutan udara perintis telah mencerminkan prinsip kepentingan umum, intervensi negara, kewajiban penyediaan layanan, akses universal, serta keseimbangan antara kompetisi dan pelayanan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam sektor penerbangan, Public Service Obligation tidak harus dilaksanakan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, tetapi dapat diselenggarakan oleh badan usaha angkutan udara, baik badan usaha milik negara maupun swasta, melalui mekanisme seleksi dengan tetap menempatkan negara sebagai pengendali penetapan rute, standar pelayanan, pendanaan, dan pengawasan penyelenggaraan.
Co-Authors Siti Rahmaniah Jamaluddin