Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang membutuhkan pelindungan hukum komprehensif. Pada masa lalu, sistem peradilan pidana berfokus pada pendekatan pembalasan yang meminggirkan hak asasi korban. Penelitian ini telah mengkaji secara normatif transformasi pelindungan hak perempuan korban kekerasan seksual melalui integrasi kerangka hukum positif terbaru di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menghadirkan pergeseran paradigma secara fundamental menuju sistem yang berpusat pada pemulihan korban. Instrumen hukum mutakhir tersebut memberikan pelindungan konkret berupa hak atas kerahasiaan identitas, sistem pembuktian yang memanusiakan perempuan, serta jaminan ganti kerugian melalui restitusi dan dana bantuan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arsitektur hukum nasional telah mampu menjamin pemulihan hak korban secara paripurna. Lebih jauh, pelarangan secara mutlak terhadap penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam kejahatan seksual telah ditetapkan guna mencegah praktik keadilan transaksional akibat ketimpangan relasi kuasa.
Copyrights © 2026