Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum Hak dan Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Seksual Husniar Darsis; Andi Muhammad Fiqry Haykal
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/plr.v1i4.345

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang membutuhkan pelindungan hukum komprehensif. Pada masa lalu, sistem peradilan pidana berfokus pada pendekatan pembalasan yang meminggirkan hak asasi korban. Penelitian ini telah mengkaji secara normatif transformasi pelindungan hak perempuan korban kekerasan seksual melalui integrasi kerangka hukum positif terbaru di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menghadirkan pergeseran paradigma secara fundamental menuju sistem yang berpusat pada pemulihan korban. Instrumen hukum mutakhir tersebut memberikan pelindungan konkret berupa hak atas kerahasiaan identitas, sistem pembuktian yang memanusiakan perempuan, serta jaminan ganti kerugian melalui restitusi dan dana bantuan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arsitektur hukum nasional telah mampu menjamin pemulihan hak korban secara paripurna. Lebih jauh, pelarangan secara mutlak terhadap penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam kejahatan seksual telah ditetapkan guna mencegah praktik keadilan transaksional akibat ketimpangan relasi kuasa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS MENDAMPINGI KLIEN DALAM SUATU PERKARA: DITINJAU DARI KONSEP DAN URGENSI PANCASILA Husniar Darsis; Andi Muhammad Fiqry Haykal; Yonasius Nggau
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 3 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i3.3323

Abstract

This study aims to analyze the legal basis, concept, and urgency of Pancasila as the state ideology in providing legal protection and immunity for advocates when assisting clients. Normatively, Pancasila, as the Staatsfundamentalnorm (fundamental norm of the state), embodies the principles of equality before the law and due process of law, which are reflected in the role of advocates as part of the four pillars of law enforcement. Employing normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, the findings indicate that Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, as interpreted through Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI/2013, provides immunity protection for advocates in carrying out their professional duties in good faith, both inside and outside the courtroom. However, the implementation of such protection still requires greater clarity regarding the parameters of good faith and the boundaries between legitimate defense activities and conduct that may be classified as a criminal offense. This study recommends strengthening guidelines for the application of advocates’ immunity rights based on the values of humanity, justice, and legal certainty embodied in Pancasila. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, konsep, serta urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan imunitas bagi advokat saat mendampingi klien. Secara normatif, Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm menjiwai prinsip equality before the law dan due process of law yang direpresentasikan oleh profesi advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, memberikan perlindungan imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun, penerapan perlindungan tersebut masih memerlukan kejelasan mengenai parameter iktikad baik dan batas antara tindakan pembelaan yang sah dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman penerapan hak imunitas advokat yang berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam Pancasila.