<![CDATA[Doktrin piercing the corporate veil merupakan instrumen hukum untuk menembus pemisahan tanggung jawab perseroan, termasuk dalam hubungan antara holding company dan subsidiary company. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan grup di Indonesia menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam pembebanan tanggung jawab, sebagaimana dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2010. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil sebagai wujud tanggung renteng perusahaan grup berdasarkan perspektif keadilan Islam (al-‘adl). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan doktrin tersebut perlu dianalisis berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata sesuai dengan dasar hukum dan fakta perkara. Dalam perspektif keadilan Islam, penerapan doktrin ini berkaitan dengan prinsip al-‘adl sebagaimana terkandung dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 dan 135, khususnya dalam mewujudkan perlindungan hak dan pembebanan tanggung jawab secara proporsional. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian analisis pertanggungjawaban holding company, tanggung renteng perusahaan grup, dan prinsip keadilan Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum perusahaan dan merekomendasikan pembentukan pengaturan khusus mengenai hubungan hukum serta pertanggungjawaban holding company dan subsidiary company untuk memperkuat kepastian hukum di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
